srikandi demokrasi indonesia

BALI MENOLAK DISAHKANNYA RUU PORNOGRAFI YANG PORNO ITU

2008-09-14T03:04:00.001-07:00

detikNews 13.09.08

Denpasar
Budayawan dan cendekiawan Bali menolakan Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang akan disahkan DPR. Penolakan itu disampaikan para budayawan dan aktivis yang tergabung dalam Komponen Rakyat Bali (KRB). Hal ini diumumkan dalam acara di Danes Art, Jl Hayam Wuruk, Denpasar, Sabtu (13/9/2008). KRB telah menolak RUU APP sejak 2006 lalu.

Pertemuan KRB ini dihadiri 22 cendekiawan dan budayawan Bali, diantaranya Koordinator KRB I Gusti Ngurah Harta, mantan hakim Mahkamah Konstitusi I Dewa Gde Palguna, Prof Dr I Wayan Dibia, Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa.

"Bila RUU ini disahkan, maka akan memasung aktivitas budaya serta mengancam entitas Bhinneka Tunggal Ika," kata Palguna.

Perwakilan KRB berencana bertemu Presiden SBY untuk menyatakan penolakannya. Palguna menambahkan jika RUU APP tetap disahkan, maka masyarakat Bali dapat mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi.

KRB akan mendaftar seni-seni pertunjukan nusantara yang terancam dengan RUU APP. Kita juga menggelar aksi massa pertunjukan kesenian tradisional Bali yang dinilai melanggar RUU APP. Kita akan melakukan pembangkangan sipil," ancam Ngurah Arta.

(gds/ndr)

yang bikin susah rakyat itu siapa bung ?

2008-09-14T02:56:00.000-07:00

seksi nian GAS TANGGUH, menggeser ANGKET BBM
Hampir sebulan lamanya, opini gas tangguh ini melesat di media, mungkin saja opini itu di blow up tidak sengaja mendiskreditkan megawati soekarnoputri sebagai pesaing capres yang paling tangguh, atau juga mungkin saja mereka tidak sengaja melesatkan opini tersebut meski sebagian orang bertanya tanya kok baru sekarang ya, menjelang Pilpres 2009, atau mungkin saja berita seksi ini dilempar ke publik untuk pengalihan isue angket BBM dan kenaikan harga sembako yang menggila dipasaran akibat kenaikan bbm, ataukah ada yang sedikit Panik karena hasil survey capres perempuan satu satunya itu semakin tinggi laju presentasinya, aha …wallahu alam, tanyakanlah pada suara hati anda atau meminjam istilah bung ebit, tanyakan pada rumput yang bergoyang... he he

Dalam logika sederhana yang saya pahami tentang Tata Kelola sebuah Pemerintahan selain Presiden dan Wakil Presiden, ada 3 orang penting dikabinet yang setia mendampingi Presiden dan Wapres, yaitu Menko Polkam, Menko Ekuin,dan Menko Kesra, dan setiap rapat kabinet Menko memiliki peranan teramat penting untuk mendampingi Presiden dan Wapres, tentu saja masing masing sudah memiliki protapnya sendiri, kecuali kehadiran Menko Polkam di setiap rapat kabinet memiliki peran yang strategis karena setiap masalah tidak terlepas dari pentingnya keamanan sebuah negara.

Apa yang saya serap dari penjelasan someone (tak mau disebut namanya) yang mengetahui seluk beluk kebiasaan di istana presiden kala itu, ada 3 macam sidang/rapat yang dikenal setiap bulan, yaitu pada awal bukan adalah Sidang Paripurna Kabinet, tengah bulan (sesuai kebutuhan) Sidang Kabinet terbatas, dan akhir bulan adalah Sidang Paripurna Kabinet , dalam Sidang Paripurna Kabinet setiap Mentri Kabinet diharuskan melaporkan semua materi penting yang akan dibahas di Sidang, sedangkan Sidang Kabinet terbatas merupakan penajaman materi setiap masalah yang ada, mentri yang hadir terkait dengan fokus persoalan, kecuali kehadiran Menko Polkam dalam setiap sidang kabinet terbatas, dianggap memiliki peran penting untuk hadir karena setiap masalah senantiasa bersentuhan dengan pola keamanan.

Tahun 2001 Bapak Susilo Bambang Yudoyono sudah menjabat sebagai mentri pertambangan ( dalam kabinet Gus Dur), sudah ada pembicaraan tentang gas tangguh, artinya menko polkam pada kabinet Mega sesungguhnya sudah mengenal apa itu gas tangguh, selanjutnya dibahas kembali di Sidang Kabinet Paripurna (dalam kabinet Gotong Royong),

Masih ingatkah kita tentang masalah KARAHA BODAS yang pernah menghebohkan itu ? merupakan tanggung jawab Mentamben yang ketika itu dijabat oleh Bapak SBY ketika itu hampir saja masuk dalam Arbitrase, syukur berhasil diselesaikan oleh mega dan kabinetnya, juga terhadap masalah BUKAKA dll, dan entah mengapa kontrak EXON ketika itu tidak ditanda tangani oleh Mega, apa sebabnya ? apakah terkait persoalan validitas data minyak mentah didalam bumi kita yang hingga saat ini belum terjawab dan bagi hasil yang tidak jelas .. dan kini setelah kontrak Exon sudah ditanda tangani oleh Presiden SBY, benarkah Exon menguntungkan penerimaan Negara ?

Saya kira semakin jelas jika sebagai Menko Kesra Jusuf Kala mungkin saja tidak ikut serta dalam pembicaraan Kontrak Gas Tangguh, ( karena bukan bidangnya) kalau tidak tahu tentu tidak paham, ya wajar saja, adalah tidak wajar manakala JK banyak bicara meributkan masalah yang tidak dipahami dan “katanya tidak tahu menahu itu”

Seperti halnya bapak Wapres isi kontrak itu juga tidak saya pahami , biarlah orang otrang pandai itu yang bicara terkait klausul perjanjian kontraknya, karena domein ini secara tehnis yang bertanggung jawab tentu Mentamben Purnomo, jadi seyogyanya bapak Purnomo Yusdiantoro ini dapat menjelaskan kepada publik secara kronologis dan transparan. Jangan bersembunyi dong

Pertanyaan saya kepada bapak Mentamben Purnomo, Benarkah delivery kontrak itu baru terjadi pada tahun 2009 ? artinya hingga detik ini (th 2008) Bangsa Indonesia belum satu sen pun dirugikan. Seperti pemberitaan di media. Dan benarkah kontrak itu masih bisa direnegosiasi ? dan apakah kontrak Gas Tangguh ini adalah kontrak G to G, atau kontrak antara Pemerintah Cina dengan Megawati secara pribadi, jika kontrak itu antara Pemerintah Cina dan Pemerintah Indonesia tentu oleh karenanya Presiden SBY sebagai kepala Pemerintahan saat ini wajib hukumnya negosiasi ulang dengan Pemerintah Cina, apapun resikonya, karena rakyat sudah memilih SBY sebagai Presiden.

Karena pentingnya masalah ini, daripada terus bermain main politik yang ngga jelas orientasinya itu, lebih baik duduk bersama dengan hati jernih antara mentamben sebagai wakil pemerintah, JK dan pimpinan komisi VII DPR, bagaimana menemukan solusi terbaik bagi bangsa, kalau perlu juga melihat kontrak kontrak yang lain terhadap aset pertambangan kita yang sudah terlanjur itu seperti Freeport, Natuna, Ekson, dll atau kalau perlu merevisi UU Migas yang sarat dengan kepentingan sponsor, siapa yang patut dipersalahkan atas kerusakan alam kita sepanjang 30 tahun ini, suka atau tidak suka partai pendukung orde baru adalah partainya wapres JK, sebaiknya mawas diri dan merenung,.. , masa sih 3 tahun pemerintahan mega seakan biang kerok masalah, yang jelas penyebab utama harga sembako yang melambung itu adalah karena kenaikan BBM sebanyak 3 kali itu yg mencapai 150%, celakanya pemerintah tidak mampu melakukan pengendalian harga harga, jangan mengalihkan persoalan bung … !

Tentang pemberitaan yang menghebohkan yaitu perihal Dansa Presiden Mega dan Presiden Cina kala itu, pemahaman saya itu adalah bagian dari Diplomasi 2 orang presiden yang ingin menjalin kerjasama kedua belah negara, jangan lupa pak JK, bukankah proyek jembatan SURAMADU yang terbengkalai itu, pada akhirnya juga diselesaikan oleh diplomasi mantan Presiden Mega dalam pendekatannya kepada Presiden Republik Cina,, coba tunjukkan kepada rakyat apakah bapak SBY dan JK sampai saat ini berhasil menarik investasi dari Pemerintah Republik Cina ?

dont talk only, but just do it.. !

Menafsir Al-Quran, Membebaskan Perempuan

2008-08-21T10:18:00.000-07:00

“Wanita selalu menjadi sahabat agama, namun agama tidak pernah menjadi sahabat wanita.” Demikian komentar Indologis Jerman Moriz Winternitz yang dikutip dalam buku The Tao of Islam, tentang hubungan timbal-balik antara perempuan dan agama. Sekilas kita memahami komentar ini merupakan gugatan terhadap ajaran agama yang tidak simpatik terhadap perempuan. Sebaliknya, perempuan telah sesimpatik mungkin terhadap agama.

Membahas perempuan dalam koridor agama, sangat menarik sekaligus menantang Menarik; karena tema ini terus up to date, akan selalu dikupas, dan diperdebatkan. Menantang; karena tema ini dikungkung oleh mitos-mitos yang harus dikaji secara objektif dan kritis.Salah satu mitos dalam agama adalah unsur penciptaan Hawa yang berasal dari tulang rusuk Adam yang paling bengkok. Sehingga sepanjang masa, perempuan dipandang makhluk "bengkok" dan laki-laki memiliki otoritas untuk meluruskannya. Yang lebih parah lagi, adalah mitos yang menceritakan "konspirasi segi-tiga" antara Hawa (personifikasi kaum perempuan), ular dan setan dalam menjerumuskan Adam (personifikasi kaum laki-laki). Hawa mempergunakan rayuan seksual dalam memperdaya Adam agar memakan buah terlarang di sorga. Akhirnya Tuhan menimpali kesalahan kaum perempuan dengan hukuman haid, hamil, dan melahirkan anak dengan susah payah dan menyabung nyawa. (Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, Beirut : Dbr al-Fikr, 1984, Vol. I, hlm. 335).

Fiqh-fiqh klasik juga terkesan "menindas" perempuan, seperti dalam kitab, 'Uqûd al-Lujain: Jika diperbolehkan dalam Islam menyembah selain Allah, maka, istri akan diperintahkan menyembah suami! Atau, seorang istri akan dilaknat malaikat sampai pagi, jika berani menolak "ajakan" suami. Permasalahan-permasalahan seperti ini, dengan mudah kita jumpai di sekitar perempuan. Sedemikian rupa perempuan di-brain-wash, dengan mitos-mitos dan interpretasi-interpretasi kontraproduktif. Sehingga perempuan tetap berkutat dan tidak bisa keluar dari "lingkaran-lingkaran setan" ini. Berangkat dari fenomena di atas, maka kebutuhan terhadap tafsir yang membebaskan sangat urgen dan imperatif. Mengamini pendapat Gamal Al-Banna—adik kandung Pendiri Ikhwan Muslimin Hasan Al-Banna—para ahli fiqih lah yang bertanggung jawab atas pemasungan perempuan. Sedangkan Al-Quran, menurut Gamal telah membebaskan perempuan. Beliau menulis buku yang sangat apik berjudul; Perempuan Muslimah antara Pembebasan Al-Quran dan Belengguh Ahli Fiqh (al-Mar’ah al-Muslimah Bayna Tahrîr al-Qur’ân wa Taqyîd al-Fuqâhâ).

Jauh sebelum Gamal Al-Banna, Muhammad ‘Abduh telah berbicara tentang kebebasan perempuan. Beliau membela perempuan mulai dari hak-hak privat, nikah, poligami, perceraian, kesaksian, hingga warisan.

Mengapa Gamal Al-Banna dan Abduh yang dijadikan contoh, tidakkah keduanya laki-laki? Tidakkah ini bentuk lain dari hegemoni kaum laki-laki terhadap kaum perempuan? Penulis memiliki tiga alasan memilih penafsiran laki-laki terhadap Al-Quran mengenai isu perempuan.

Pertama, perlawanan terhadap penindasan gender bukan terbatas pada jenis gender tersebut. Namun ia masalah bersama yang harus dilawan bersama-sama pula. Umat manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, ketergantungan kaum perempuan terhadap laki-laki, tidak lebih besar dari ketergantungan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Keduanya harus saling membagi dan menerima, laki-laki dan perempuan laksana langit dan bumi, seperti dalam syair Maulana Jalâluddin al Rûmî, Menurut akal, langit adalah pria dan bumi adalah wanita. Apa saja yang diberikan oleh satunya, yang lainpun menerimanya.

Kedua, kepedulian laki-laki terhadap masalah perempuan sebagai wujud “penghancuran” ego dan menghilangkan sekat-sekat psikologis, agar dua jenis ini bisa bisa saling memahami, mengerti, dan berempati dalam menikmati hidup sâkinah, penuh diliputi mawaddah dan rahmah.

Ketiga, integritas dan loyalitas Muhammad ‘Abduh dan Gamal Al-Banna sebagai Pioneer Reformasi Agama. ‘Abduh dan Gamal sangat gigih memperjuangkan hak-hak perempuan. Mereka ingin membongkar kedok-kedok tradisi yang menyimpang dengan mengatas namakan ajaran agama. Penafsiran yang selalu berkuatat pada poros patriarkhi. Baik ‘Abduh dan Gamal ingin menampakkan bahwa karakteristik agama selalu bergumul dan “memberontak” terhadap tradisi. Agama selalu datang membawa angin perubahan, pembaruan dan pembebasan. Jika agama memihak pada tradisi secara membabi-buta, maka, ia telah menjelma menjadi kekuatan status quo yang berbahaya.

Tafsir Membebaskan
Memahami teks dengan mempergunakan mitos, kita bisa menolaknya secara mudah, karena berasal dari riwayat Yahudi (al-isrâ’iliyât). Namun, bagaimana dengan teks-teks yang terdapat dalam Al-Quran? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menafsirkan kembali (reinterpretasi) teks-teks di atas dan menghubungkannya dengan konteks (realita) sosial dan budaya saat teks tersebut turun.

Islam—seperti agama-agama yang lain—turun pada realita yang sarat dengan nilai dan budaya. Keduanya saling bergumul dan mempengaruhi, di satu sisi agama mempengaruhi budaya, di lain sisi, budaya mempengaruhi agama. Subordinasi budaya terhadap agama merupakan realitas "nilai tawar" agama terhadap realita, ataupun sebagai "karakter kondisional" agama. Karena agama yang tidak memiliki "nilai" dan "karakter" tersebut berkonsekuensi melakukan tafsir yang radikal.

Islam turun terhadap masyarakat yang telah memiliki nilai dan struktur sosial tersendiri. Masyarakat Arab Jahili yang patriarkhi cenderung meminggirkan peran dan posisi perempuan. Islam turun mereformasi—bukan merevolusi—pandangan bangsa Arab terhadap perempuan. Islam datang membawa misi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita bisa menilik dalil-dalil seperti hendaklah kita memperlakukan perempuan dengan baik (wa lahunna mitsl 'alayhinna bi al-ma'ruf), perempuan adalah saudara kandung laki-laki (al-nisâ' syaqâ'iq al-rijâl), dan beberapa dalil lainnya.

Ajaran Islam yang berjiwa egaliter ini membentur "dinding-dinding keangkuhan" bangsa Arab. Bagaimanapun juga Islam adalah ajaran yang lembut, ramah dan kompromistis—jika bukan masalah akidah. Pembangkangan bangsa Arab—khususnya—dalam masalah perempuan dihadapi dengan sikap yang arif dan dewasa. Islam memilih bahaya (mafsadah) yang lebih kecil daripada bahaya yang lebih besar. Dan "kompromi" Islam terhadap budaya Arab bisa dipahami sebagai solusi alternatif dari pemilihan dua mafsadah tadi.

Diriwayatkan seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah ditampar suaminya. Rasulullah menyuruh perempuan tersebut membalas tamparan sang suami sebagai realisasi ayat qishbsh al-Quran anna al-nafs bi al-nafs wa al-'ayna bi al-'ayn..., (jiwa dibalas jiwa, mata dibalas mata..) sekaligus bukti kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan masyarakat Arab pun bereaksi keras, bagaimana mungkin perempuan yang sebelumnya tidak dihargai sama sekali, tiba-tiba diperbolehkan membalas perlakuan sama terhadap laki-laki? Sebagai "kompromi" turun ayat, al-rijâl qawwâmûn 'alâ al-nisâ' (laki-laki lebih berkuasa atas perempuan).

Kita bisa menjumpai beberapa teks agama yang memiliki nuansa "kompromistis" dan "kondisional" seperti di atas, seperti ayat-ayat perang, perbudakan, poligami, dan lain sebagainya. Bagi pihak-pihak yang tidak mengerti konteks sosio-historis ayat-ayat "kompromistis" tadi, al-Quran bisa dituding -seperti yang saya tulis di depan makalah ini- "inkonsisten". Padahal kalau kita memahami konteksnya dengan seksama, keberadaan ayat-ayat tersebut bisa dilenturkan (ma‘fû 'anhu).

Hal lain yang perlu diperhatikan juga, kita tidak bisa berhenti pada arti (makna) teks yang bertumpu pada muatan sejarah dan konteks. Karena, hal tersebut merupakan bentuk dari "pemasungan" sekaligus "pembunuhan" terhadap teks-teks. Dalam arti lain, kita telah "memonumenkan" teks-teks tersebut dan menganggapnya tidak lagi memiliki makna kekinian. Namun pada waktu yang bersamaan kita "diharuskan" menghadirkan kembali teks-teks tersebut meskipun rentang perbedaan ruang dan waktu yang sangat panjang. Di sini letak urgensi memahami "arti historis-orisinil" teks yang bisa disebut ma'nâ (pengertian) dan "arti realistas-modern" teks yang disebut maghzâ (signifikansi) teks-teks.

Menurut Nashr Hamid Abu-Zayd, perbedaan makna dan signifikansi terletak pada dua aspek. Pertama, "makna" adalah pemahaman terhadap teks yang berasal dari konteks internal bahasa (al-siyâq al-lughawâ al-dhâkhilî) dan konteks eksternal sosio-kultural ekstern (al-siyâq al-tsaqâfî al-ijtimâ'i al-khârijî). Sedangkan "signifikansi" adalah pemahaman terhadap teks sesuai dengan kondisi kekinian. Hubungan antara makna dan signifikansi seperti dua mata uang yang tidak bisa dipisah. Bahkan, "signifikansi" lahir dari pemahaman kita terhadap makna asal teks-teks tersebut.

Kedua, "makna" bersifat statis-relatif (al-tsâbbt al-nisbî), bersifat statis karena ia merupakan makna asli teks sehingga terus menyertai teks tersebut, dan relatif karena ia memiliki "keterbatasan" ruang dan waktu. Sedangkan "signifikansi" terus bergerak mengikuti perputaran dan perubahan cakrawala pembacaan kita. (Nashr Hamid: 1995, 221).

Dengan demikian, tafsir Al-Quran yang membebaskan menjadi penting guna mengangkat harkat dan martabat perempuan, sehingga perempuan mempunyai peran yang membebaskan di tengah-tengah masyarakat.

salam

Guntur Romli

2008-06-15T07:19:00.000-07:00

J. RUMI, renungan .......

2008-06-08T02:32:00.000-07:00

DUA KEINGINAN

Di keheningan malam, Sang Maut turun dari hadirat Tuhan menuju ke bumi. Ia terbang melayang-layang di atas sebuah kota dan mengamati seluruh penghuni dengan tatapan matanya. Ia menyaksikan jiwa-jiwa yang melayang-layang dengan sayap-sayap mereka, dan orang-orang yang terlena di dalam kekuasaan sang lelap.

Ketika rembulan tersungkur kaki langit, dan kota itu berubah warna menjadi hitam legam, Sang Maut berjalan dengan langkah tenang di tengah pemukiman -- berhati-hati tidak menyentuh apapun -- sampai tiba di sebuah istana. Dia masuk dan tak seorang pun kuasa menghalangi. Dia tegak di sisi sebuah ranjang dan menyentuh pelupuk matanya, dan orang yang tidur itu bangun dengan ketakutan.

Melihat bayangan Sang Maut di hadapannya, dia menjerit dengan suara ketakutan, "Menyingkirlah kau dariku, mimpi yang mengerikan! Pergilah engkau makhluk jahat! Siapakah engkau ini? Dan bagaimana mungkin kau masuk istana ini? Apa yang kau inginkan? Minggatlah, karena akulah empunya rumah ini. Enyahlah kamu, kalau tidak, kupanggil para budak dan para pengawal untuk mencincangmu menjadi kepingan!"

Kemudian Maut berkata dengan suara lembut, tapi sangat menakutkan, "Akulah kematian, berdiri dan membungkuklah kepadaku."

Dan si kaya berkuasa itu bertanya, "Apa yang kau inginkan dariku sekarang, dan benda apa yang kau cari? Kenapa kau datang ketika pekerjaanku belum selesai? Apa yang kau inginkan dari orang kuat seperti aku? Pergilah sana, carilah orang-orang yang lemah, dan ambillah dia! Aku ngeri oleh taring-taringmu yang berdarah dan wajahmu yang bengis, dan mataku bergetar menatap sayap-sayapmu yang menjijikan dan tubuhmu yang memuakkan."

Setelah diam beberapa saat dan tersadar dari ketakutannya, ia menambahkan, "Tidak, tidak, Maut yang pengampun, jangan pedulikan apa yang telah kukatakan, karena rasa takut membuat diriku mengucapkan kata-kata yang sesungguhnya terlarang. Maka ambillah emasku seperlunya atau nyawa salah seorang dari budak, dan tinggalkanlah diriku... Aku masih memperhitungkan kehidupan yang masih belum terpenuhi dan kekayaan pada orang-orang yang belum terkuasai. Di atas laut aku memiliki kapal yang belum kembali ke pelabuhan, dan pada hasil bumi yang belum tersimpan. Ambillah olehmu barang yang kau inginkan dan tinggalkanlah daku. Aku punya selir, cantik bagai pagi hari, untuk kau pilih, Kematian. Dengarlah lagi : Aku punya seorang putra tunggal yang kusayangi, dialah biji mataku. Ambillah dia juga, tapi tinggalkan diriku sendirian."

Sang Maut itu menggeram, engkau tidak kaya tapi orang miskin yang tak tahu diri. Kemudian Maut mengambil tangan orang itu, mencabut kehidupannya, dan memberikannya kepada para malaikat di langit untuk memeriksanya.

Dan maut berjalan perlahan di antara orang-orang miskin hingga ia mencapai rumah paling kumuh yang ia temukan. Ia masuk dan mendekati ranjang di mana tidur seorang pemuda dengan kelelapan yang damai. Maut menyentuh matanya, anak muda itu pun terjaga. Dan ketika melihat Sang Maut berdiri di sampingnya, ia berkata dengan suara penuh cinta dan harapan, "Aku di sini, wahai Sang Maut yang cantik. Sambutlah ruhku, impianku yang mengejawantah dan hakikat harapanku. Peluklah diriku, kekasih jiwaku, karena kau sangat penyayang dan tak kan meninggalkan diriku di sini. Kaulah utusan Ilahi, kaulah tangan kanan kebenaran. Jangan tinggalkan daku."

"Aku telah memanggilmu berulang kali, namun kau tak mendengarkan. Tapi kini kau telah mendengarku, karena itu jangan kecewakan cintaku dengan peng-elakan diri. Peluklah ruhku, Sang Maut terkasih."

Kemudian Sang Maut meletakkan jari-jari lembutnya ke atas bibir yang bergetar itu, mencabut nyawanya, dan menaruhnya di bawah sayap-sayapnya. Ketika ia naik kembali ke langit, Maut menoleh ke belakang -- ke dunia -- dan dalam bisikan ia berkata, "Hanya mereka yang di dunia mencari Keabadian-lah yang sampai ke Keabadian itu."

KEMISKINAN MENGANCAM KEBHINEKAAN KITA

2008-06-08T02:15:00.000-07:00

Isu BBM yang seksi itu mungkin adalah sesuatu yang dapat meruntuhkan kapital simbolis, meminjam Pemikiran dari Pierre Felix Bourdieu system ekonomi dimana posisi dan kuasa ditentukan oleh uang dan harta dan system budaya atau simbolik. Dalam system tersebut status seseorang akan ditentukan oleh banyaknya modal simbolik atau modal budaya yang dimilikinya sebagai sumber dominasi. isu BBM bukanlah sekedar mendiskreditkan pemerintah SBY JK, ISU bbm bukan semata mata target politik pembusukan istana namun diharapkan menjadi momentum kepada sebuah cita cita kebangsaan yang pada tahun pergerakan berhasil mengusir penjajah dari tanah persada, dengan mengukir asa dalam sebuah piagam pembukaan UUD 45, tentang sosialisme kebangsaan, persatuan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial , saatnya bangsa ini memiliki seorang pemimpin (yang memiliki jati diri dan keberanian mandiri secara ekonomi, mampu menegakkan kedaulatan bangsa dan harga diri bangsa).

Sebelum meneruskan, presentasi ini bukanlah sesuatu yang final ,masih berpeluang untuk diperdebatkan, penulis bersandar pada data empiris dalam geopolitik tanah air dan semoga bermanfaat sebagai pisau analisis metode berpikir kita semua.

Belum kering ingatan kita akan kebijakan pemerintah yang gemar menaikkan BBM, dengan beragam alasan yang dirumuskan secara konstitusional dalam UU APBN yang mengacu kepada defisit anggaran akibat prediksi harga minyak mentah internasional yang fluktuatif. Meski terkesan basi tetapi fakta itulah yang terjadi pada kebijakan energi pemerintah dari rezim berganti rezim. Artinya bahwa wewenang DPR yang memiliki hak budget turut berperanan dalam mengelola energi nasional, ..... ....

Seratus tahun kebangkitan nasional Indonesia pada tanggal 20 mei 2008 dirayakan pemerintah secara megah dan kolosal dengan melibatkan puluhan ribu pendukung acara tersebut, momentum ini bagusnya menjadi mesiu yang efektif memperbaiki kesejahteraan rakyat , tetapi yang terjadi sungguh mengejutkan yaitu dengan keputusan pemerintah menaikkan BBM sebesar 30 % setelah sebelumnya pada awal tahun 2005 pemerintah telah 2 kali menaikkan harga BBM sebesar 160%, kenaikan BBM ini direspon dengan berbagai unjuk rasa penolakan dari mahasiswa yang eskalasinya semaikn meningkat , unjuk rasa penolakan kenaikan BBM tersebut tidak hanya terjadi di ibukota jakarta namun terjadi juga diseluruh pelosok negeri tidak terbatas pada mahasiswa saja namun sudah berbaur dengan elemen masyarakat lainnya, dan klimaks dari kegeraman mahasiswa tersebut berujung pada penyerbuan aparat polisi kedalam kampus universitas nasional dan menjebloskan 150 mahasiswa kedalam tahanan polres jakarta selatan , meski demikian peristiwa itu bukan menyurutkan langkah para civitas akademika di Indonesia namun memicu gerakan mahasiwa yang lebih masif hampir mendekati kristalisasi, namun sayang pemukulan seorang aktivis mahasiswa terhadap polisi di depan kampus universitas dr Mustopo membalik opini yang di blow up seluruh media cetak dan elektronik, dengan topik bahasan bahwa demo BBM berubah anarkis, mahasiswa kehilangan simpati masyarakat karena unjuk rasa itu tidak dilakukan dengan santun mahasiswa anarkis mirip preman, caci maki itu bahkan menjadi perdebatan di komentar Detik Com..

Kita semua menyaksikan sebuah permainan yang belum sempat usai...!!
panggung itu yang sempat menjadi harapan rakyat akan sebuah perubahan dari kutukan BBM, telah beralih menjadi panggung penyerbuan sebuah ormas FPI kepada ormas aliansi keberagaman yang sedang bersiap melakukan perayaan lahirnya Pancasila 1 juni 1945, sore hari itu dikejutkan dengan berita penyerangan dan pemukulan sepihak dengan jatuhnya puluhan korban, yang dikenal dengan peristiwa Monas, seakan sistematis penggantian panggung itu beralih dari kekerasan di kampus Unas kepada kekerasan yang terjadi di Monas, hiruk pikik media cetak dan elektronik memblow up haru biru kekerasan yang terjadi di Monas, kali ini Pemerintah melakukan tugasnya dengan benar dalam rangka penegakkan hukum, gambar seorang Habib dan munarman menuntut ahmadiyah bercampur dengan gambar juru bicara istana berapi api ingin membela pluralisme, ....” 3 orang ini layaknya bagai artis terkenal yang menjadi bintang di televisi..” ingin sekali rasanya ikut berpesta melihat ribuan polisi menyerbu markas FPI, meski pertanyaan berkecamuk dikepalaku karena yang hendak ditangkap ternyata hanya puluhan anggota FPI, secara tidak langsung FPI ditempatkan dalam posisi yang sangat diperhitungkan, bahkan bapak Kapolda Adang Firman tidak tidur hingga pagi hari menunggu pihak FPI menyerahkan diri, drama itu cukup menegangkan masyarakat karena diliput secara langsung oleh televisi.....”

30 menit sebelum peristiwa monas terjadi ditempat itu PDI Perjuangan baru saja menyelesaikan gerak jalan dengan tema gebyar pancasila melibatkan 150 000 kader PDIP untuk memperingati hari lahirnya Pancasila, dan dengan massa sebanyak itu PDI Perjuangan berhasil mendisiplinkan kadernya dengan damai tanpa gesekan sekecil apapun, sayang sekali acara yang kolosal itu hanya selintas tampil dimedia tanpa apresiasi, keburu panggung itu beralih menjadi panggungnya kekerasan perisiwa monas.

Ingin sekali saya membangunkan ingatan pemerintah kita, hendaknya tindakan hukum tidak hanya kepada ormas FPI saja dalam kasus kekerasan di Monas, namun juga menengok terjadinya kekerasan demi kekerasan yang telah sekian lama berlangsung sistematis didaerah yang dilakukan atas dasar kebencian terhadap rumah rumah ibadah yang dibakar juga ribuan orang yang terusir dari kampungnya akibat perbedaan paham, kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut selama ini justru terkesan pembiaran, hendaknya penuntasan kasus tersebut beriringan dengan bobot yang sama secara komprehensif, demokrasi menjamin aspirasi yang sudah diatur dalam UUD 45 dan Undang Undang. Bahwa kenaikan BBM dampaknya juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan tidak hanya dalam wilayah domestik belaka namun juga merusak tatanan sosial masyarakat, kemiskinan akibat kenaikan BBM akan menimbulkan distorsi dan deviasi sosial di masyarakat.

Hendaknya rasa aman dan nyaman masyarakat harus dapat dijamin oleh Pemerintah, bahwasanya kebinekaan kita akan terjaga manakala masyarakat mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang , yang dapat MEMASUNG kebinekaan hanyalah kemiskinan dan kebodohan, bahwa kemiskinan MENGANCAM berlangsungnya kebinekaan, dan menurut konstitusi yang bertanggung jawab membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan Kebodohan adalah Pemerintah, sedangkan media sebagai PILAR DEMOKRASI harus memiliki kepedulian sebagai AGEN PERUBAHAN tidak menjadi alat dari kepentingan golongan manapun, mendidik masyarakat dengan informasi yang jujur dan tidak melakukan pembodohan kepada rakyat, dapat dipahami bahwasanya sebagai manusia mensiasati KEHIDUPAN wajib dilakukan tetapi tidak boleh mensiasati KEBENARAN................... “
Salam sdi....

INFILTRASI ASING TERHADAP KEDAULATAN BANGSA

2008-06-08T02:10:00.000-07:00

Kenaikan harga BBM sebenarnya merupakan satu bagian kecil dari upaya liberalisasi sektor migas di negeri ini. Nantinya, Pertamina, perusahaan miyak yang selama ini menjadi pengelola tunggal itu akan bersaing dengan lebih dari 40 perusahaan migas asing yang sudah mengantongi izin untuk membuka 20.000 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia, dengan harga standar internasional. Berikut ini perbincangan dengan Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Drs. Revrisond Baswir, M.B.A, yang ditemui dalam Seminar Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung DPR, Jakarta. Berikut petikannya:

* Kenaikan BBM ini kedepannya akan berdampak seperti apa?
Untuk mengetahui dampak kenaikan harga BBM, kita harus tahu persis latar belakang dan motivasi. Kalau menurut pemerintah, latar belakangnya apakah untuk mengoreksi yang tidak tepat sasaran, untuk menghemat konsumsi BBM, termasuk untuk menghindari penyelundupan dan sebagainya. Saya kira itu alasan yang dicari-cari, bukan penjelasan namun justru mengaburkan dari motif sebenarnya. Alasan yang sebenarnya adalah sejak pemerintah menandatanganani LOI 1998 di mana kita tunduk pada IMF untuk melepas harga BBM ke harga internasional. Ini sebenarnya bukan soal kenaikan, tapi soal proses bertahap melepas harga BBM ke harga pasar sesuai garis IMF, dan itu sudah difollow up oleh pemerintah yang sejak 1999 sudah membuat draft UU Migas yang baru, tapi pada waktu itu bentrok dengan Pertamina.

Lalu pada tahun 2000, Amerika masuk lewat USAID menyediakan utang untuk memulai proses liberalisasi sektor migas itu. Salah satu yang dikerjakan USAID dalam rangka liberalisasi itu adalah menyiapkan draft UU yang baru, bekerjasama dengan IDB dan World Bank menyiapkan reformasi sektor energi secara keseluruhan. Dalam UU Migas jelas, pasal 28 ayat 2 UU migas mengatakan harga BBM dilepas ke mekanisme pasar, sudah jelas itu.masalah kemudian, segera setelah UU Migas keluar, pemerintah segera membuka izin bagi perusahaan-perusaha an asing untuk masuk ke berbagai tahap dalam proses migas di tanah air, mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan bahkan mereka mengendalikan izin untuk perusahaan asing untuk membuka SPBU, sampai lebih dari 40 perusahaan yang sudah pegang izin untuk membuka SPBU itu. Masing-masing perusahaan diberi kesempatan membuka sekitar 20.000 SPBU di seluruh Indonesia. Target mereka sebenarnya pada 2005 harga BBM sudah bisa dilepas ke pasar, hanya saja di tengah jalan UU migas dibawa ke Mahmakah Konstitusi (MK) oleh serikat pekerja pertamina, disidangkan di MK. Dan pasal 28 tentang pelepasan harga ke pasar itu dibatalkan MK, karena bertentangan dengan konstitusi. Itu sebenarnya yang menggganjal.

Masalahnya mereka kan tidak mau menyerah, setelah dinyatakan UU itu bertentangan dengan konstitusi, mereka jalan terus dengan istilah baru, dari istilah harga pasar menjadi "harga keekonomian" , itu hanya untuk berkelit saja. Karena harga pasar dilarang MK, maka ganti yang lain, tetapi maksudnya sama. Isu yang tepat dalam kasus ini adalah liberalisasi sektor migas dan pelepasan harga BBM ke harga pasar. Jadi kalau kita lihat, setelah rencana itu gagal tahun 2005, dan muncul istilah harga keekonomian. Maka kini target pemerintah sesuai dengan apa yang diakatakan oleh Pak Budiono (Menko Perekonomian, dulu), setelah naik pada 24 Mei kemarin, diperkirakan pada September 2008 akan naik lagi secara bertahap, sampai ditargetkan selambat-lambatnya 2009 sudah sesuai dengan harga pasar minyak dunia. Sama dengan patokan di New York, kalau dieceran mencapai Rp 12.000 per liter.

* Keuntungan apa yang akan diambil dari kebijakan melepas harga BBM ke pasar?
Bukan itu isunya. Isunya hanya dengan melepas harga BBM ke pasar, hanya dengan cara itu SPBU-SPBU asing itu mau beroperasi di sini. Kalau harga bersubsidi bagaimana SPBU asing bisa beroperasi dan bersaing dengan Pertamina, ini masalahnya. Masalahnya soal menangkap peluang investasi. Ada perusahaan asing ingin membuka SPBU asing, berarti SPBU asing ini mau melakukan investasi, tetapi SPBU asing hanya bisa jualan BBM, kalau BBM-nya sesuai dengan harga pasar. Jadi masalah ini saja, soal pasar. Pengakhiran monopoli Pertamina, pembukaan peluang bagi asing untuk berbisnis eceran BBM, dan seterusnya.

* Seperti sekarang ini Petronas dan Shell sudah membuka SPBU-nya?
Makanya akibat kenaikan BBM tahun 2005, Shell buka, Petronas juga buka. Tapi apakah masuk akal kalau orang membuka SPBU itu hanya Jabotabek saja, gak mungkinkan, izin yang mereka peroleh, mereka boleh buka 20.000 SPBU di seluruh Indonesia, nah ada 40 perusahaan lebih yang punya izin. Bisa dibayangkan, berapa banyak SPBU yang akan berdiri, dan bukan hanya Jabodetabek, tapi juga seluruh Indonesia.

Pertamina sendiri sudah memperkirakan hanya akan mampu menjual maksimal 50 persen saja, 50 persennya akan diambil oleh SPBU-SPBU asing itu. Nah kalau 2009 dilepas ke pasar, rencana terakhir pemerintah adalah bahwa sektorswasta bisa masuk ke bisnis eceran migas dilakukan secara penuh baru pada tahun 2010. Jadi bukan masalah BBM naik, kemiskinan, BLT, bukan isu itu tapi mereka menganggap ini hanya dampak saja. Lalu kemudian bagaimana dampak itu diperlunak. Tetap saja mereka akan jalan terus dengan agendanya, bagaimana membuat sektor migas hingga terpenuhi sesuai harga pasar. Saya kira isu lifting tidak relevan, karena ini isunya bukan naiknya berapa persen, bukan itu. Isunya adalah soal melepas harga itu, jadi pemerintah ingin lepas tangan dari urusan harga BBM. Dia gak mau mengatur mau naik, mau nggak naik, dia mau lepaskan, jadi isu lifting menjadi tidak penting. Apalagi kalau SPBU beroperasi di sini, gak penting lagi, sumber migasnya darimana, mau impor 100 persen, ya boleh. Itu dia, justru itu malah mengaburkan masalah dari pokok masalah kita.

* Masalah ini sekarang sudah mulai masuk ke ranah politik, ada wacana mengimpeach Presiden. Bagaimana ini?

Soal pemakzulan (IMPEACHMENT) Presiden, kalau kita bicara UU migas, kemudian UU Kelistrikan, kemudian UU APBN, yang terkait dengan subsidi dan lain-lain itu kan atas persetujuan DPR, jadi proses liberalisasi ini juga berlangsung atas persetujuan DPR. Kalau akan dimakzulkan bukan saja Presiden, tapi juga DPR-nya juga dimakzulkan. Dan itu terbukti di MK, jadi yang melanggar konstitusi bukan hanya pemerintah, tapi juga DPR. Inilah yang menjadi problem sekarang, jadi secara politik masalah ini sangat kompleks, karena belum ada aturan, bagaimana apabila pelanggaran konstitusi dilakukan Presiden dan DPR. Nah ini tidak ada UU-nya, saya sudah menanyakan hal ini kepada hakim agung, celakanya pelanggaran konstitusi ini tidak hanya sekali. UU Listrik batal demi hukum, karena melanggar konstitusi, UU Migas pasal mengenai harga pasar batal karena melanggar konstitusi, UU Penanaman Modal pasal mengenai Hak Guna Usaha karena melanggar konstitusi, UU APBN tiga tahun berturut-turut melanggar konstitusi, ini masalah kita.

* Akar permasalah dari kebijakan melepas BBM ke harga pasar?
* Masalahnya adalah apa yang disebut dengan Neokolonialisme dan Neoliberalisme.

* Solusinya bagaimana?

Solusinya, kita harus memperteguh kembali komitmen sebagai bangsa terhadap cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi, ini harus ditegakan kembali. Setelah ini baru mengoreksi semua penyimpangan- penyimpangan, apakah itu kebijakan, peraturan pemerintah, UU, semua itu harus ditertibkan kembali. Karena menurut perkiraan Ketua Mahmakah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, 27 persen UU melanggar konstitusi, harus dibereskan dulu. Dari situ baru kita lihat dampak turunannya apakah kepada kontrak bagi hasil, harga BBM, harga listrik, dan lain-lain. (novel)

kahlil gibran, renungan .....

2008-06-08T00:31:00.000-07:00

Aku duduk di sebuah tanah lapang ketika fajar senja memadu satu di jingga langit, sambil bercengkerama dengan semesta, sementara manusia beristirahat dengan teduh di bawah kerudung lelapnya. Aku terbaring di atas rumput hijau dan melakukan semedi tentang persoalan-persoalan hidup : "Apakah kebenaran adalah keindahan? Apakah keindahan adalah kebenaran?" dan semesta pikiranku kutemukan diriku terpencil dari umat manusia, dan khayalanku membongkar tirai materi yang menyembunyikan telaga sukmaku. Jiwaku mengembara menyusuri keghaiban semesta, dan telingaku terbuka oleh bahasa keajaibannya.

Setelah aku duduk terpekur, aku merasakan semilir angin melintasi ranting-ranting pohon, dan aku medengar suara merintih seperti erangan seorang anak yatim piatu yang tersesat. "Mengapa engkau berkeluh kesah, hai sepoi angin yang lembut?" aku bertanya.

dan angin sepoi-sepoi itu menjawab, "Karena aku telah datang dari kota yang bercahaya dengan panas mentari, namun benih-benih wabah penyakit dan pencemaran mencabik-cabik jubah kebesaranku. Pantaskah kamu menyalahkanku karena berduka cita? "Kemudian aku menatap pada wajah-wajah bunga yang ternodai oleh airmata, dan aku mendengarkan rintihan mereka yang lembut. Aku bertanya, "Mengapa kalian menangis, bungaku yang indah?"

Salah satu bunga mengangkat kepalanya yang lembut dan berbisik, "Kami menangis karena manusia akan datang untuk memotong kami, lalu menawarkan kami untuk dijual di pasar-pasar kota." Bunga yang lain menambahkan, "Di waktu semesta, ketika kami layu, kami dilemparkan ke atas tumpukan sampah. Kami menangis karena tangan manusia yang bengis merenggut kami dari taman."

Dan aku mendengar aliran sungai meratap seperti seorang janda yang meratapi kematian suami dan putra-putrinya dan aku bertanya, "Mengapa engkau menangis, aliran sungaiku yang suci?"

Dan aliran sungai itu menjawab, "Karena aku dipaksa untuk pergi ke kota di mana manusia menodai kesucianku dan menolakku dengan angkuh untuk menjadikanku minuman yang menguatkan, dan menjadikan aku sebagai tempat penampungan sampah, mencemari kesucianku serta mengubah kebaikanku menjadi dekil."

2008-06-08T00:27:00.000-07:00

MENGAPA KENAIKAN BBM HARUS DITOLAK ? (TH 2005)

2008-06-08T00:19:00.000-07:00

Pemerintah (terutama tim ekonominya) melakukan penyesatan informasi dan menyihir masyarakat dengan mengajukan argumentasi bahwa subsidi BBM menyebabkan defisit anggaran karena naiknya nilai US$ dan kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah juga membuat skenario yang menghipnotis masyarakat dengan kondisi-kondisi dan berita tentang kelangkaan minyak dan maraknya penyelundupan, kampanye tentang subsidi langsung dll. yang manipulatif sehingga masyarakat terpancing bahwa pencabutan subsidi merupakan solusi efektif. Kejadian yang sesungguhnya adalah, Pemerintah mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pengelolaan negara yang sulit ditangani seperti krisis energi, penyelundupan, korupsi, dengan kebijakan yang tidak strategis dan merugikan masyarakat. Pemerintah mengambil jalan paling mudah dengan pencabutan subsidi BBM ketimbang berupaya keras untuk membangun sistem ekonomi yang lebih kuat. Kenaikan BBM juga ditengarai sebagai agenda tim ekonomi pemerintahan SBY-MJK untuk memuluskan kepentingan kelompoknya, dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

Beberapa argumentasi yang disampaikan pemerintah sebagai dalih menaikkan harga minyak sesungguhnya sangat mudah dipatahkan. Berikut ini beberapa hal pokok yang perlu menjadi kesadaran kita.

1. Kenaikan Harga Minyak Dunia Tidak Membebani Defisit Anggaran. Revrisond Baswir, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Pancasila UGM, mengutarakan bahwa kenaikan harga minyak memang menaikkan subsidi BBM, tetapi juga menaikkan pendapatan ekspor dari migas, yang berarti, kenaikan subsidi BBM juga diimbangi oleh kenaikan pendapatan, sehingga anggaran aman. Surplus transaksi ekspor-impor migas tahun 2004 berjumlah US$6,5 milyar. Tahun 2005, dengan meningkatnya harga minyak mentah, surplus transaksi ekspor-impor migas meningkat menjadi US$9,8 milyar. Sedangkan tahun 2006, transaski ekspor-impor migas diproyeksikan surplus sebesar US$7,5 milyar. Bahkan, jika dilihat dari sudut peningkatan nilai ekspor dan nilai impor migas, walau pun peningkatan harga minyak mentah turut mendorong melambungnya nilai impor migas, dampaknya terhadap peningkatan nilai ekspor migas jauh lebih besar.

2. Tim Ekonomi Melakukan Manipulasi Anggaran Untuk Menakut-nakuti Publik Tentang Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia terhadap Beban Subsidi APBN, Iman Sugena, Direktur Inter-CAFE, IPB mengungkapkan fakta sebagai berikut “. Pertama, tim ekonomi terlalu sering memberikan angka estimasi yang salah dan tidak realistis, misal angka-angka asumsi RAPBN-P 2005 dan RAPBN 2006 yang jauh dari kenyataan. Yang paling fatal adalah angka yang diberikan kepada Presiden oleh tim kecil dalam menghadapi krisis BBM dan nilai tukar. Hasil rumusan tim ini kemudian dibacakan kepada publik oleh Presiden, bahwa kemungkinan subsidi BBM akan meningkat menjadi Rp 138,6 triliun. Padahal, hanya beberapa minggu sebelumnya angka yang tercantum dalam nota keuangan yang dibacakan oleh Presiden di depan DPR (16/8/05) hanyalah sebesar Rp 101,5 triliun saja. Pembengkakan subsidi inilah yang menyebabkan reaksi pasar terhadap pidato Presiden menjadi sangat negatif. Rupiah dan bursa saham di hari-hari berikutnya menjadi melemah. Selain itu, sentimen negatif juga diakibatkan oleh kurang komprehensifnya rumusan tim kecil terutama bagaimana cara menanggulangi pembengkakan subsidi tersebut dalam jangka pendek ini. Dari delapan langkah yang dibacakan Presiden, tampak tak ada kejelasan tentang penanggulangan defisit anggaran. Setelah itu, angka-angka anggaran yang sama kemudian diajukan ke Panitia Anggaran DPR sebagai bahan untuk APBN Perubahan yang ketiga kalinya. Ada dua angka penting yang muncul di situ yakni; (1) subsidi membengkak menjadi Rp 138,6 triliun; dan (2) defisit membengkak menjadi Rp 48,3 triliun atau sebesar 1,8 persen dari PDB. Karena itu tim ekonomi mendesak supaya harga BBM dalam negeri segera dinaikkan. Oleh Panja kemudian ditemukan kesalahan penghitungan subsidi karena ternyata meliputi BBM industri yang sudah dilepaskan ke mekanisme pasar. Seharusnya subsidi BBM hanya Rp 113,7 triliun saja. Berarti ada selisih penghitungan sebesar Rp 24,9 triliun. Dengan demikian angka defisit seharusnya turun dari Rp 48,3 triliun menjadi hanya Rp 23,4 triliun atau 0,9 persen dari PDB. Tentu angka defisit ini (kalaupun benar ada) sangat manageable sehingga tidak ada alasan yang kuat untuk menaikkan harga BBM. Kedua, tim ekonomi secara sengaja telah menggelembungkan pos anggaran lainnya (selain subsidi BBM) agar posisi anggaran tampak sangat berbahaya. Dari hasil penggelembungan tersebut, tersepakatilah angka defisit sebesar Rp 38,3 triliun (1,4 persen dari PDB) seperti yang diungkapkan oleh ketua Panitia Anggaran. Dinyatakan pula bahwa pemerintah masih kekurangan sebesar Rp 15 triliun untuk membiayai defisit (financing gap). Kalau saja tidak ada penggelembungan anggaran, defisit 0,9 persen dapat terjadi tanpa harus menaikkan harga BBM. Penggelembungan terbesar terjadi dalam belanja lain-lain sebesar Rp 12,6 triliun. Selain itu ada sekitar Rp 2,6 triliun yang belum jelas. Sisanya adalah untuk Aceh, subsidi non-BBM, dan alokasi untuk kompensasi tunai langsung kepada 15,5 juta keluarga miskin. Membengkaknya defisit bukan karena pembengkakan subsidi BBM. Kalau saja anggaran lainnya tidak dibengkakkan secara sengaja dan tentunya tidak realistis pembengkakan subsidi BBM tidak membahayakan anggaran. Tim ekonomi secara tidak jujur telah dengan sengaja menggunakan angka-angka anggaran untuk menekan DPR supaya mendukung kenaikan harga BBM.

3. Subsisidi Langsung dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Sangat Tidak Efektif, Pengalihan bentuk subsidi langsung dengan membagikan uang (cash transfer) kepada penduduk miskin sangat tidak efektif dan mengaburkan masalah pokok. Dua pengamat ekonomi, masing-masing Faisal Basri dan Fadhil Hasan, menilai subsidi model ini tidak akan berdampak positif bagi masyarakat. Apalagi kebijakan ini terkesan tergesa-gesa. Pasalnya, kriteria penduduk miskin dan besaran subsidi sebesar Rp 100 ribu per kepala keluarga setiap bulannya tidak realistis. "Kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai dasar perhitungan pemerintah, tidak menggambarkan kemiskinan yang sesungguhnya," jelas Faisal. Tak efektifnya subsidi langsung ini juga diungkapkan anggota Tim Asistensi Menteri Koordinator Perekonomian, Mohammad Chatib Bisri. Menurut dia, ketidakpastian soal besaran dan waktu kenaikan harga BBM juga sebuah persoalan. Sebab, saat pemerintah mengemukakan rencana kenaikan BBM, harga sejumlah barang kebutuhan pokok di pasar terus merambat naik, sehingga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Alokasi dana sebesar Rp. 4,5 trilyun yang dibagikan kepada 15,5 juta penduduk miskin dinilai tidak tepat dan menimbulkan banyak masalah. Pendataan penduduk miskin oleh BPS maupun perangkat desa/kelurahan tidak akurat, bahkan Menneg PPN Sri Mulyani sendiri mengoreksi bahwa dari 15,5 juta penduduk hanya 14 juta yang memnuhi kriteria penduduk miskin. Problem akurasi pendataan dan penghitungan biaya merupakan masalah klasik, yang juga terjadi pada alokasi subsidi sektor pendidikan sebesar Rp. 6,3 trilyun untuk tahun 2005 melalui BOS yang menggantikan KBBS dan BKM. Menurut Sahrizal Martha Tanjung (Kompas), penghitungan unit cost pendidikan dari Depdiknas yangberdasarkan hasil Susenas 2003 sangat jauh meleset dari kebutuhan riil, sehingga murid yang kurang mampu tidak tertolong dengan program tersebut. Program kompensasi untuk bidang kesehatan melalui Kartu Sehat juga sangat jauh dari harapan untuk menyediakan akses kesehatan bagi masyarakat miskin. Permasalahan alokasi subsidi langsung dari kompensasi pencabutan subsidi BBM pada sektor kesehatan.

4. Program Insentif Ternyata Hanya Menguntungkan Pengusaha Besar, Seiring dengan kenaikan harga BBM tanggal 1 Oktober 2005, Pemerintah melalui Menko Bidang Perekonomian mengeluarkan Paket Insentif I dari rencana paket insentif yang akan dilakukan selama 3 kali. Paket insentif pertama ini mencakup deregulasi sektor fiskal, deregulasi sektor perdagangan, deregulasi sektor perhubungan, peningkatan pembelian harga beras dan gabah petani, dan subsidi langsung tunai kepada rakyat miskin. Dari paket tersebut, yang ditujukan kepada rakyat hanya dua item terakhir, sementara paket deregulasi fiskal dan non fiskal dinikmati kalangan industri dan perdagangan. Insentif fiskal ini hanya ditujukan untuk mengurangi biaya produksi industri sehingga tidak mem-PHK-karyawan, akan tetapi upah buruh/karyawan tidak akan dinaikkan, sehingga kesejahteraan buruh/karyawan tetap merosot akibat penurunan daya beli. Paket insentif ini tidak efektif pada usaha kecil menengah, yang tidak tergantung bahan baku impor. Industri kecil dan menengah tetap akan menerima beban kenaikan harga dan sulit untuk bertahan. Menko Perekonomian akan merencanakan tiga paket insentif, dan kecenderungan golongan pengusaha dan importir justru “menikmati” ekses kenaikan BBM dengan bermacam-macam keringanan fiskal (penurunan pajak, pembebasan bea masuk dll.) justru sangat kentara. Paket insentif ini juga akan menghapuskan 36 Perda pajak dan retribusi yang menghambat investasi, yang tentunya akan kontradiktif dengan kepentingan otonomi daerah yaitu peningkatan PAD, sehingga akan berdampak pula pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan penduduk daerah.Selain itu, program insentif ke petani dengan menaikkan harga pembelian beras dan gabah kontra produktif dengan rencana Menperindag Marie Pangestu untuk mengimpor 250.000 ton beras pasca kenaikan BBM, untuk menstabilkan harga beras dan mengurangi beban masyarakat (kota) yang menjadi konsumen beras.

5. Pencabutan Subsidi BBM Bukan Satu-satunya Jalan Mencegah Kebangkrutan Ekonomi, Pendek kata, pendekatan yang dipakai pemerintah dengan menaikkan harga BBM merupakan pilihan praktis yang justru menimbulkan dampak masalah lebih banyak. Penyelesaian krisis energi dan krisis anggaran seharusnya dilakukan dengan kebijakan strategis untuk menyelesaikan akar masalah. Beberapa alternatif yang dapat diambil antara lain: 1) Mengurangi kebocoran anggaran rutin akibat korupsi, 2) Penegakan hukum dan pengawasan teritorial yang lebih ketat untuk mencegah penyelewengan dan penyelundupan, 3) Merumuskan kebijakan nasionalisasi industri minyak dalam negeri, 4) Menetapkan kebijakan transportasi hemat energi, 4) Merumuskan kebijakan yang mendorong penggunaan energi alternatif (angin, sinar matahari, gas, batu bara dll.), 6) Meminta penghapusan atau minimal moratorium hutang untuk waktu yang strategis (25-30 tahun).Kebijakan transportasi hemat energi misalnya dengan mendorong penggunaan transportasi umum dan menekan kepemilikan mobil pribadi, penerapan pajak progressif untuk kepemikikan kendaraan pribadi untuk mengurangi konsumsi BBM dari orang kaya.

6. “Hidden Agenda” dibalik Kebijakan Kenaikan Harga BBM, yang ternyata membawa kepentingan pemodal asing dan dalam negeri yang diwakili oleh orang-orang di tim ekonomi. Kepentingan pemodal asing dari awal jelas mengarah pada liberalisasi sektor migas. Terlepas dari peningkatan harga minyak mentah di pasar internasional, sesuai dengan pelaksanaan agenda liberalisasi sektor migas, harga BBM tahun 2005 ini memang telah dijadwalkan untuk dilepaskan ke mekanisme pasar. Ini erat kaitannya dengan telah dimilikinya izin prinsip oleh sekitar 107 pengusaha swasta asing dan domestik, untuk mengembangkan usahanya di sektor hilir industri migas di Indonesia. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, selama harga jual BBM di dalam negeri masih tetap disubsidi, “pemain asing enggan masuk.” Dengan demikian, pengaitan kemerosotan nilai tukar rupiah dengan peningkatan volume subsidi BBM, sebenarnya tidak lebih dari upaya sengaja pihak-pihak tertentu dalam mencari legitimasi untuk menuntaskan pelaksanaan agenda liberalisasi sektor migas. Dalam rencana liberalisasi industri hilir migas mulai Nopember 2005, Pertamina bukan lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang menjadi distributor dan penanggungjawab pengadaan BBM dalam negeri. Perusahaan minyak asing seperti Caltex, Exxonmobile, Shell, British Petrolium, Petronas akan menjadi pengecer minyak yang menyuplai SPBU-SPBU dalam negeri. Kepentingan pemodal dalam negeri, baru terindikasi kuat dengan munculnya kebijakan insentif melalui deregulasi fiskal dan non fiskal tahap I pada 1 Oktober 2005 yang alih-alih akan menyelamatkan industri dalam negeri dan menanggulangi PHK dampak kenaikan BBM, tetapi justru akan meningkatkan rente pengusaha dan importir dari penghapusan bea masuk beberapa barang modal dan barang konsumsi salam negeri, keringanan pajak dll. Kenyataan seperti ini menguatkan argumentasi bahwa kepentingan pengusaha, yang direpresentasikan oleh KADIN,

2008-06-07T23:54:00.000-07:00

DEWAN PIMPINAN PUSAT
SRIKANDI DEMOKRASI INDONESIA( DPP – S D I )
Jl agung raya II no 11 RT 09/07 Lenteng Agung Jkt Sel
Telp/fax 021-7869076, 021-92282812, 021-91374853
E-mail : sridem@yahoo.com

Srikandi Demokrasi Indonesia
PROPINSI DKI JAKARTA
Ketua : Ita Nurhayati SE
Sekretaris : Bekti Pertiwi (Tiwi)
Wkl Sekretaris : Fivi Hanitiani
Wkl Sekretaris : Veronika Wiwin W SE
Bendahara : Ade Jojor Manalu MMI.
Wakil Bendahara : Ummu Kalsum
Bidang Bidang
Bidang Hukum dan Advokasi : Eka Agus Riyanti S
Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Dyah Primastuti
Bidang Sumberdaya Manusia : Lela Tresna
Bidang Idiologi dan Kaderisasi : Merry Hotma SH
Bidang Komunikasi Massa : Eko Miniasih
Bidang Seni dan Budaya : Sandra Fertasari P
Bidang Rohani & Kemasyarakatan : Nani Bimo Hastoro
Bidang Pelajar, Mahasiswa & Olah raga : Rosmanizar Tanjung
Bidang Khusus/kreatif (ex-officio) :Edie Atmanto SE
: Saidi A. Xinnalecki

Srikandi Demokrasi Indonesia
PROPINSI BANTEN
Penasehat : Hj Ratu Atut Chosiyah SE
Dr Ribka Ciptaning
Stella Jayengrana
Hj Kurniati SE
Ketua : Sri Hartati SH
Wkl Ketua : Dra Ni Made Laksmi
Wkl Ketua : Nunung Hendrayati
Wkl Ketua : Hj Aan Suhayati
Sekr : Dra Dwitjahya Wahyuning Tyas
Wkl Sek : Lina Harlina
Bendahara : Sumarti
Wkl Bend : Damayanti Iriyanti S Kom
Bidang Bidang
Korwil
Kota Lebak : Rita
Kota Cilegon : Rima
Kota Serang : Yeni
Kota Tangerang : Mimi
Kab Tangerang : Rosalina

Srikandi Demokrasi Indonesia
PROPINSI JAWA BARAT
Penanggung Jawab : Ineu Purwadewi
Ketua : Yosi Lucky
Sekretaris : Sely Andriani
Bendahara : Meliana Kadir
Anggota : Wewen W Yanti Rosalia
Vivi Sa’adiah Poppi Parlina Yenny

Srikandi Demokrasi Indonesia
PROPINSI JAWA TENGAH
Penasehat :Rara SH
Ketua :Ir Nuniek Sri Yuningsih MS
Wkl Ketua :Titiek Suprapti
Wkl Ketua :Rustriningsih
Wkl Ketua :Endang Sulistyaningsih
Wkl Ketua :Sri Utami Djatmika
Sekretaris :Agustina Wilujeng P SS
Wkl Sekr :Hanjaswari Retno Pandu
Wkl Sekr :S u s a n ti
Bendahara :Novita Wijayanti
Wkl Bend :Hycinta Widiawati
Bidang Bidang
Bidang Hukum/Advokasi Wahyuni SH.MH
Bidang Ekonomi RR Maria Tri Mangesti
Bidang Kesra dr Messy Widiastuti MARS
Bidang Politik Dra Oerip Lestari

Srikandi Demokrasi Indonesia
PROPINSI JAWA TIMUR
(belum ada SK)

Srikandi Demokrasi Indonesia
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(belum ada SK)

Srikandi Demokrasi Indonesia
PROPINSI B A L I
Ketua : Anak Agung Ayu Triyana Tira
Wkl Ketua : Ni Made Sukerti
Wkl Ketua : Hj Dari Kartika Rini SH
Wkl Ketua : Drg Ni Nyoman Rai Sukadani
Wkl Ketua : Dewa Ayu Inten
Wkl Ketua : Putu Yunita Octarini
Sekretaris : Eka Wiryastuti
Wkl Sekr : Andayani
Bendahara : Ni Made Turkini
Wkl Bendahara : Dewa Ayu Shinta
Bidang Bidang
I. Bidang Hukum dan Ham
1. Ni Luh Putu Nilawati SH
2. I gusti Ayu Ketut sariani SH
Bidang Kesehatan dan Kependudukan
1, DR Irena Sakura Rini
2. I Gusti Ayu Marwati
3. Proborini SKH
Bidang Pendidikan
1, Kadek Putri Srinadi SE
2. I Made Budawati

Srikandi Demokrasi Indonesia
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Penasehat : Hj Sustini Nanang Samudra
Ketua : Nyayu Ernawati, S Sos
Sekretaris : Selly Ester Sembiring SH
Bendahara : Sarifa Nurul WardiBidang Bidang
Bidang Ekonomi
1.M Winfrida
2.Nurdiana SE
Bidang Pendidikan
1. Masitoh B
2. Nurainun SE
Bidang Kesehatan
1.Mayahayati
2.Ni Made Siswani
Bidang Hukum Advokasi dan Kemasyarakatan
1. Nurjanah Spd
2. Nurahmania
3. Novia Rosanti Sag
Bidang Seni dan Budaya
1. Ledy Diana Dahlan S.S
2. Hj Mariana Arisawati

Srikandi Demokrasi Indonesia
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
( N T T)
Penanggung Jawab : Lusia Adinda Lebu Raya, Spd.
Ketua : Theresia GM Dua Nurak, SH, MH.
Wakil Ketua : Kris Lewokeda.
Wakil Ketua : Lusia Teluna.
Wakil Ketua : Yukunda Hua.
Sekretaris : Etin Kiatebauk.
Wakil Sek : Ernes Wohon.
Bendahara : Rosa Calisdyah.
Wakil Bend : Anita Matara.
bidang bidang

Srikandi Demokrasi Indonesia
PROPINSI SULAWESI TENGGARA
Penasehat : Dra Hj St Aminah Razak Porosi
Hj Farida Yacub Silondae
Dr Sartia Yusnan Med Phd
Ketua        : Hasnawati S A Ma P
Sekretaris : Sartina Togala
Bendahara : Y a n t i
Bidang Bidang
Bidang Hukum
1. Nurlina SH
2. Hartin Harris
3. Murni
Bidang Pendidikan Perempuan
1 Titin Saranani
2 N i a
3 Junaeba
Bidang Kesejahteraan Rakyat
1 Fatmawati A Ma
2 Junaeli
3 Geby Alexander
Bidang Sosial
1 Cecilia
2 Nirmala
3 S a e n a b
Bidang Transmisi
1 Dewi Kartika SP
2 Imelda Laugi A Md
3 Cristien

Srikandi Demokrasi Indonesia
PROPINSI SULAWESI TENGAH
Penasehat : Eva Susanti S Sos Endang Herdianty SE
Ketua : Soraya Soultan
Wkl Ketua ; Ibu Rosnawati SE
Sekretaris : S r i w a t i
Wkl Sek     : Ibu Syariah
Bendahara : Ibu Dewi SH
Wkl Bend : Indar Sari SE
Bidang Bidang
1. Bidang Ekonomi
1. Rosniaty SE
2. Isyanti
Bidang Pendidikan
1. Sri Mustika
2. Nursaidah ST
Bidang Kesehatan
1. Ibu Budaya
2. Irawati S.Sos
Bidang Hukum dan Advokasi
1..Ruwaidah SH
2 Evani SH
3 Kristien Linda SH
Bidang Kemasyarakatan
1. Ibu Talo
2. Andi Warti

Srikandi Demokrasi Indonesia
PROPINSI SULAWESI SELATAN
(belum ada SK)

Srikandi Demokrasi Indonesia
PROPINSI SULAWESI UTARA
(belum ada SK)

Srikandi Demokrasi Indonesia
PROPINSI GORONTALO
(belum ada SK)

Srikandi Demokrasi Indonesia
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
Ketua ; Ir Elisa Lambung
Wkl Ketua : Hj Magdalena SE
Wkl Ketua : Emilia Yayu SE
Wkl Ketua : Winney Pramatun Samuda SH
Sekretaris : Ida Ayu SE
Wkl Sek    : Imelda Amd
Wkl Sek    : Anita SE
Wkl Sek    : Yenikawaty SE
Bend          : Yanti Nurjanah SE
Wkl Bend : Paula Yosephine SE
Wkl Bend : Yeselin SE
Wkl Bend : Mona Kristien Carolina SH
Bidang Bidang
Bidang Kesehatan
1.Tuti Wahyudi,
2. Nouvi Maulidawaty Amd,
3, Neneng
Bidang Pendidikan dan Latihan
1.Trisa Anggraini S Hut
2. Imaniar Rachim Amd
3. Susiu Susanti
Bidang Bidang Kesenian
1.Kristina Joyoatmojo Leiden Spi
2.Tri Sophia
3.Erna Ok Use
Bidang Pemuda dan Olah raga
1,Nana Marini
2. Eria Sagitary
3. Milna Tulis SE
Bidang Keorganisasian dan Keanggotaan
1.Vina Panduwinata
2. Unika Theresia
3, sinarni
Bidang Hukum
1.Ika Priscilla Diany SH
2.Neni SH
3. Normiaty
Bidang Humas
1.Tuah hang Yati
2. Hana Kristianti
Bidang Sumberdaya Manusia
1.Yanti Wulandari
2. Aprillia Wulandari
3. Normiaty
Bidang Kerohanian
1.Yuliasih
2. Elizabeth
x. Bidang Media dan Publikasi
1, Yeni Meidasari
2. Evy Susantie

PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
(belum ada SK)

Srikandi Demokrasi Indonesia
PROPINSI SUMATERA SELATAN
Penasehat :Sri Maya Haryanti Eddy Santanaputra
Hj. Rosmina Hamzah Sya'ban
Ketua : Nurlela, SH
Wkl Ketua : Ning Herlina SH. M.Hum
Wkl Ketua : Rosbeni
Wkl Ketua : Jamila
Wkl Ketua : Dewi Sartika
Sekretaris : Siti Murdika
Wkl Sekr : Fitri Yeni, SE
Bendahara : Etik Rahman
Wkl Bend : Hj. Isma Kartini Sanusi
Wkl Bend : Shanti Ahriani, SE
Bidang Bidang
Bidang Ekonomi
1. Elisna, SE
2. Zaura Syaiful
Bidang Pendidikan
1. Agustina, SE
2. Dra. Hj. Zuraidah
Bidang Kesehatan
1. Nurhayati, BSc
2. Murlina Wati
Bidang Hukum dan Advokasi
1. Komalasari, SH
2. Nursyawalina, SE.MS.i
Bidang Kemasyarakatan
1.Dewiana
2.Rogaya
3.Asia Maryani

Srikandi Demokrasi Indonesia
PROPINSI SUMATERA BARAT
Ketua : Marliosni.S.Sos.MM
Wkl Ketua : Dra Yurniati
Sekretaris : Andriani S.Sos.MM
Bendahara : Firmasari
Bidang Bidang
Bidang Ekonomi : Dra Desra MM
Bidang Kesehatan : Juli Fitna Kamal
Bidang Kemasyarakatan : Nani Darwis
Bidang Pendidikan : Dra Nurhusniati
Bidang Hukum & Advokasi : Linda Munir SH
Penghubung : Alex Lukman 0811665810

Srikandi Demokrasi Indonesia
PROPINSI BENGKULU
Ketua         : Indah Fajarwati, ST.
Wkl Ketua : Elda Hikmawati.
Sekretaris : Yunita Fitri Yanti, S. Pd.
Wkl Sek     : Fenti Fitriansari, S. Pd.
Bendahara : Jeni Fetriana, S. Pd.
kontak person Indah 081373370378

LAPORAN PUBLIK

2008-06-07T22:39:00.000-07:00

Program Aksi Srikandi Demokrasi Indonesia
periode th 2005- th 2008

I. Tgl 16-17 Agustus 2005
Memperingati 60 Thn Tanpa Kedaulatan
Bentuk Poster Nota Keprihatinan
Aksi di DPR, Tgl 16/8 2005
Upacara Rakyat di YLBHI, Tgl 17/8 2005

II. Tgl 24 September 2005
Memperingati Hari Tani Nasional
Bentuk:Pembagian selebaran

III. Tgl 25 September 2005
Menolak Kenaikan BBM
Bentuk Aksi mimbar bebas bersama
Perempuan Mahardika dkk di Bunderan HI

IV. Tgl 29 September 2005
Menolak Kenaikan BBM
Bentuk: Aksi seleberan tgl 28/9 2005
Aksi massa. SDI tergabung dalam Bara Merdeka melakukan aksi bersama
dengan Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) dari Salemba menuju Istana presiden

V. Tgl 4 Oktober 2005
Menolak Kenaikan BBM
Bentuk: Aksi massa. SDI tergabung dalam Bara Merdeka
Dzikir, SBTPI, STF Driyarkara, Kelompok Pemuda Bungur,
Kelompok Pemuda Manggarai, LMND, SPR, SOMASI Unas,
JMD, Pemuda Mampang, AFC 28, KOMISI IISIP, SPDD,
LAPERA, Bina Desa, Repdem, Kembang Latar, PBHI, Sekar,
Gehanura, FMN-R, Srikandi Demokrasi Indonesia, FNPBI,
Institute Multi Culturalism, APKB, HMI-MPO UIN, Bina
KAMI melakukan aksi di Bunderan HI
AKSI MIMBAR BEBAS Bunderan HI, 1 Maret 2005, Pk. 11.00 WIB-selesai
Tema Menolak Kenaikan BBM DAN CABUT PERPRES 36/2005.
Tujuan Mengkampanyekan penolakan kenaikan BBM dan bebaskan tanah rakyat
Target Terkampanyekan sikap SDI yang menolak dengan tegas kenaikan BBM
di berbagai media massa dan juga di masyarakat umum seluruh Indonesia
Peserta • Aktivis SDI Pekerja LSM
• Ibu-ibu rumah tangga
(estimasi massa sekitar 200 orang)
Agenda • Orasi Menyanyikan lagu2 kritikan
• Pembagian selebaran
• Pembacaan statement • Wawancara dg beberapa media cetak/elektronik
Pelaksanaan di lapangan Berjalan sesuai target, kecuali soal waktu yang molor satu jam
Evaluasi Koordinasi baik Perangkat acara • Penanggung jawab pelaksanaan: Nuraini Korlap: CiptaningWakorlap: Rukiyah Orator: Dewi Djakse, Nuraini, Tunggal, Rara dan seorang ibu peserta aksi

Sinopsis Peserta aksi mulai berkumpul di sekitar bunderan HI. Beberapa media mulai berdatangan. Namun sayang, aksi baru dimulai pk 12.00 wib, karena harus menunggu beberapa rombongan peserta aksi yang masih dalam perjalanan. Tepat pukul 12.00 wib, Ciptaning sebagai korlap memulai aksi dengan melakukan orasi. Secara bergiliran, teman-teman SDI melakukan orasi politiknya. Secara bersamaan, teman-teman pers melakukan wawancara dengan Dewi Djakse dan Ciptaning yang juga bertugas sebaga jubir. Setelah berlangsung kurang lebih 90 menit, teman-teman mahasiswa dari FMN menggabungkan diri dengan aksi SDI, hal ini memungkinkan karena isu yang diusung sama. Tigapuluh menit kemudian, aksi ditutup dengan pembacaan statement dari SDI juga dari FMN.

HEARING dengan FRAKSI PDI-P
Ruang Fraksi PDI-P, 5 Maret 2005, Pk. 11.00 WIB - selesai
Tema Sikap tegas Fraksi PDI-P dalam memperjuangkan pembatalan kenaikan BBM
Tujuan Meminta sikap tegas fraksi dalam memperjuangkan

pembatalan kenaikan BBM dengan melobi fraksi lain untuk bersikap sama dan tegas
Target Terjadinya konsistensi sikap Fraksi PDI-P dalam menolak kenaikan BBM dengan melobi fraksi lain agar melakukan hal yang sama Peserta Sereneda, Tunggal, Rukiyah, Elenora, Neni Agenda • Menyampaikan sikap SDI • Mendengar sikap Fraksi PDI-P

Pelaksanaan di lapangan Berjalan sesuai rencana awal Perangkat acara Jubir Sereneda Tunggal
Sinopsis SDI mendatangi Fraksi PDI-P sebagai salah satu fraksi yang secara tegas menolak kenaikan BBM. Dalam hearing ditemukan kesamaan sikap dan keinginan bersama untuk saling menguatkan sehingga penolakan atas kenaikan BBM bisa diperjuangkan menjadi sikap mayoritas fraksi DPR RI. Di luar parlemen, SDI akan terus menggaungkan sikap penolakan dengan melibatkan diri dalam berbagai aliansi sehingga daya kampanye dan advokasi menjadi lebih kuat.

DEKLARASI SRIKANDI DEMOKRASI INDONESIA
Hotel Kartika Candra, 8 Maret 2005, pk. 10.00-14.00 WIB
Tema Potensi Perempuan dalam Partai Politik dan Perjuangan Demokrasi
Tujuan • Menyatakan keberadaan SDI secara resmi kepada publik melalui seminar
• Sekaligus memperingati hari perempuan sedunia
Target Dikenalnya SDI sebagai organisasi massa perempuan yang konsern dan berpihak kepada rakyat kecil, demokratisasi, menolak setiap upaya penindasan, diskriminasi dan pemiskinan rakyat atas dalih apapun Peserta • Aktivis perempuan • Pekerja LSM Ibu rumah tangga Aktivis partai Agenda • Pembukaan dan sambutan • Orasi, Dewi djakse dan Ciptaning Deklarasi
• Seminar Pembacaan puisi dan nyanyian oleh pengamen jalanan
Pelaksanaan di lapangan Berjalan sesuai rencana, terkecuali Gus Dur yang berhalangan hadir karena sakit Perangkat acara • Ketua pelaksana: Elenora • Sekretaris: Sereneda Humas: Herdiana, tunggal dkk

Sinopsis Deklarasi menjadi tahapan yang harus dilakukan, disamping memperkenalkan keberadaan SDI sebagai sebuah organisasi massa perempuan yang konsen pada persoalan rakyat, juga sebagai tahapan kerja yang mempunyai konsekwensi sosial dan moral bagi para deklaratornya untuk terus menjaga semangat kerja SDI sesuai dengan tujuan awal SDI. Oleh karena itu, deklarasi dalam bentuk seminar yang diselenggarakan bersamaan dengan hari perempuan sedunia, merupakan jawaban eksplisit dari SDI, bahwa SDI merupakan bagian yang tak terpisah dari gerakan perempuan secara keseluruhan yang berpijak pada ideologi nasionalisme pluralis. Berangkat dari kesadaran inilah, maka materi seminar pun dipilih sesuai dengan sikap SDI yang menjunjung keragaman dalam bingkai nasionalisme. Seminar berjalan lancar dengan dihadiri oleh para ibu dari berbagai profesi.Lampiran Undangan, Naskah deklarasi, brosur SDI, foto, media yg hadir dan kliping.

PERTEMUAN DENGAN BERBAGAI ELEMEN GERAKAN
TIM, Cikini, 13 Maret 2005, Pk. 13.00 WIB-selesai
Tema Respon bersama atas kenaikan BBM
Tujuan Menggalang kekuatan yang lebih besar dalam melakukan aksi penolakan kenaikan BBM Target Terbentuknya aliansi bersama menolak BBM
Peserta • SDI • Forkot Repdem SRMK Sekar Perempuan Mahardika • KGJ , BOR Aliansi Perempuan Kamjak dll
Agenda • Sharring ttg perlunya membangun kekuatan bersama dlm menolak kenaikan BBM Menyusun strategi aksi bersama Membentuk perangkat aksi
Pelaksanaan di lapangan Rapat yang semestinya dimulai pukul 13.00 akhirnya diundur hingga pk14.30 WIB-sampai pk 19.00 WIB. Perangkat acara • Pemimpin rapat: Nuraini (SDI) dan Mixil
Sinopsis

Belajar dari apa yang telah dilakukan oleh masing-masing elemen gerakan, bahwa bergerak sendiri tidak menghasilkan tekanan yang lebih besar bila kita bergerak bersama-sama dalam berbagai bentuk aliansi (apapun namanya). Oleh karena itu, SDI berinisiatif menjadi fasilitator dalam mengundang berbagai kelompok/organisasi untuk melakukan gerakan bersama dalam menolak kenaikan BBM. Maka pada hari minggu, tepatnya pukul 14.30 WIB, rapat dimulai dengan dihadiri oleh beberapa kelompok (daftar hadir terlampir). Pada sesi pertama, dilakukan eksplorasi yang bisa menemukan benang merah secara politik maupun organisasional sehingga hal-hal prinsipil yang seringkali jadi batu sandungan dalam beraliansi dapat diakomodir. Setelah berdiskusi dan berdebat cukup lama dan alot, maka rapat dilanjutkan pada pembahasan setting aksi bersama. Lampiran Daftar hadir peserta pertemuan, selebaran aksi, statement dll

KONFERENSI PERS
Press room DPR RI, 14 Maret 2005, Pk. 11.00 WIB-selesai
Cafetaria DPR RI, 15 Maret 2005, Pk. 12.00 WIB-selesai
Tema Pertemuan presiden dengan DPR harus membatalkan kenaikan BBM
Tujuan Menyatakan sikap SDI sekaligus menyerukan DPR agar menolak kenaikan BBM
Target :Seruan dan statement SDI menjadi semangat tambahan bagi fraksi-fraksi agar terus memperjuangkan pembatalan kenaikan BBM

Peserta 14 Maret:
Nuraini, Neni, Sereneda, Ciptaning, Elenora, Herdiana, Hartati, lady dll
15 Maret: Sereneda, Elenora, Dewi Permadi, Hanna, Neni
Agenda Pernyataan sikap dan tanya-jawab dengan media
Perangkat acara • Juru bicara tgl 14 Maret: Nuraini, Neni, Sereneda dan Elenora
• Juru bicara tgl 15 Maret: Sereneda, Elenora, Dewi P., Hanna, Neni

Sinopsis menyelenggarakan konferensi pers di tengah agenda politik yang demikian padat di DPR RI, mungkin bukan solusi yang tepat dalam mengkampanyekan dan memberi tekanan kepada DPR, karena media massa kemudian melakukan pilihan strategis dalam meliput berita. Berita aksi massa untuk isu yang sama, dianggap lebih menarik untuk dimuat. Namun upaya yang telah dilakukan oleh SDI, adalah memaksimalkan semua peluang berkampanye termasuk dengan tetap melakukan konferensi pers. Berdasarkan ketidakmaksimalan konferensi pers pertama, maka diputuskan untuk melakukan konferensi pers kedua yang juga tetap minim kehadiran persnya, karena pada saat yang bersamaan di luar DPR terjadi demonstrasi menolak kenaikan BBM. Walau tidak dimuat oleh media massa, namun konferensi pers tetap memiliki nilai politis yang berarti bagi eksistensi SDI dihadapan pers.

Lampiran Undangan media, statement

AKSI ALIANSI TOLAK KENAIKAN BBM
Depan DPR RI, 14 Maret 2005, Pk. 16.00 WIB-selesai
Tema :Tolak Kenaikan BBM Tujuan Menekan DPR RI untuk tegas menolak kenaikan BBM Target Adanya kesamaan sikap seluruh fraksi atau beberapa fraksi sehingga dapat mempengaruhi suara DPR dalam menolak kenaikan BBM
Peserta Seluruh elemen yang tergabung dalam aliansi dengan estimasi massa 500 orang
Agenda • Orasi di depan kampus Atmajaya
• Pembagian selebaran sepanjang jalan menuju DPR
• Mimbar bebas di depan DPR
• Wawancara tim humas dengan beberapa media
• Membuat panggung lagi di depan kampus Atmajaya hingga malam hari
Pelaksanaan di lapangan Aksi Aliansi berjalan sesuai rencana dlm hal teknis, namun dalam lapangan kesepakatan untuk bertahan di lapangan dengan mendirikan tenda di DPR tidak berjalan, akhirnya peserta aksi (tdk semua klp) berbalik menuju Atmajaya hingga malam sampai terjadi penangkapan oleh aparat kepolisian
Evaluasi Evaluasi cukup Perangkat aksi • Korlap: (?) Repdem
• Wakorlap: Ana (BOR) • Jenlap: Mixil (Forkot) • Humas: gabungan • Logistik: Rukiyah (SDI)
Sinopsis

Dalam pelaksanaannya, aksi aliansi yang dimulai dari kampus Atmajaya menuju DPR, tidak berjalan seperti rencana awal. Setelah orasi dari beberapa peserta aksi, dengan alasan massa yang mulai mencair maka aksi dengan tekanan dari aparat kepolisian akhirnya membubarkan diri berbalik menuju Atmajaya. Tepat pukul 18.00 WIB, peserta aksi kembali ke kampus Atmajaya dengan melakukan orasi, pembakaran ban dan mendirikan tenda di depan kampus UAJ. Beberapa jam kemudian terjadi penangkapan oleh aparat kepolisian terhadap beberapa peserta aksi yg masih bertahan (kebanyakan dari Forkot). Secara keseluruhan kampanye isu berjalan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya media yang meliput, namun sebagai daya tekan kepada para anggota DPR ternyata tidak begitu berhasil. tidak aspiratif
Lampiran Selebaran, statement, kliping Koran

AKSI SDI ‘TOLAK KENAIKAN BBM’
Depan DPR RI, Tgl 15 dan 21 Maret 2005, Pk. 13.00 WIB-selesai
Tema Tolak Kenaikan BBM Tujuan Menekan DPR RI untuk tegas menolak kenaikan BBM Target Adanya kesamaan sikap seluruh fraksi
atau beberapa fraksi sehingga dapat mempengaruhi suara DPR dalam menolak kenaikan BBM Peserta Ibu-ibu yang dikoordinasi oleh SDI Agenda • Pembagian selebaran sepanjang jalan menuju DPR
• Mimbar bebas di depan DPR
• Wawancara dengan beberapa media
Pelaksanaan di lapangan Rencana rally dari Danamon menuju Atmajaya dan DPR tidak bisa dilakukan karena sebagian massa sudah langsung menuju DPR.
Evaluasi Evaluasi, dahsyat ! Perangkat aksi Penanggung jawab lapangan dari SDI: Ade Rukiyah
Sinopsis
Beberapa massa aksi berkumpul di Danamon untuk kemudian menuju DPR. Tetapi sebagian besar massa langsung berkumpul di DPR. Kemudian beberapa elemen gerakan yang bertemu di DPR, melakukan koordinasi lapangan sehingga terjadi penggabungan massa. Metode aksi dibuat seperti komposisi rapat parlemen yang terdiri dari perwakilan berbagai fraksi; ada fraksi petani, nelayan, buruh, pemuda, perempuan, mahasiswa dll. Aksi berlangsung hingga sore hari. Aksi yang berlangsung pada tgl 21 Maret juga berlangsung serupa,
tetapi metodenya aksi mimbar bebas biasa

Talkshow Interaktif di Beberapa Radio
Di RRI Pro 3 FM Tgl 3, 7 dan 21 Maret 2005,
dan Radio Jaknews, Tgl 21 Maret 2005
Tema Penolakan Kenaikan BBM (dan persoalan Ambalat)
Tujuan Kampanye publik bahwa kenaikan BBM
harus ditolak oleh seluruh elemen masyarakat
Target Munculnya kesadaran dan solidaritas kolektif
untuk terus menerus menolak kenaikan BBM
Narasumber Di Radio JakNews
Secara bergantian dari deklarator SDI menyampaikan gagasan dan kritikan yaitu Dewi Djakse, Nuraini, Eleonora, dengan narasumber dari Front Buruh Nasionalis Indonesia Dita Indah Sari
Di Radio PRO 3 FM RRI Dengan narasumber Nuraini, Eleonora, dan Dewi Djakse
Pernyataan sikap Penyampaian sikap dan seruan SDI ttg penolakan kenaikan BBM
Pelaksanaan Mendapat respon yang bagus dari masyarakat melalui telepon
Evaluasi Evaluasi responsif Lampiran Rekaman kaset
Catatan: untuk isu Ambalat, SDI mengingatkan publik bahwa persoalan Ambalat
jangan sampai menenggalamkan isue kenaikan BBM.

Pembicara di Diskusi Publik
Di JMC, Tgl 17 Maret 2005 Tema Menyikapi Kenaikan BBM
Tujuan Mengkampenyekan kepada publik bahwa kenaikan BBM harus ditolak
oleh seluruh elemen masyarakat dengan argumentasi yang rasional
Target Terus terjaganya isu penolakan kenaikan BBM I semua lapisan masyarakat
Narasumber Dari SDI, Dewi DJakse dan Pengamat politik
Agenda Penyampaian sikap dan seruan SDI ttg penolakan kenaikan BBM
Pelaksanaan Dihadiri cukup banyak peserta. Dan dimuat I beberapa koran nasional

AKSI Selebaran dan Brosur
Bali, 27 Maret-2 April 2005
TemaPartai Modern dan Beroposisi dalam Kepemimpinan Megawati
Tujuan Mendukung Kepemimpinan Ketua Umum Partai Nasionalis Perempuan yang bernama Megawati, Target Terpilihnya kembali Megawati sebagai ketua umum searah dengan perjuangan SDI, perempuan pilih perempuan yang berjiwa nasionalis dan reformis

Peserta Ibu-ibu yang dikoordinasi oleh SDI dan aktivis perempuan GMNI, GMKI,PMKRI,NU dll
Agenda • Pembagian selebaran dan brosur sepanjang jalan dekat lokasi kongres dan dalam forum kongres Orasi di aksi Mimbar bebas dgn Repdem dan prodem
• Rapat koordinasi dengan beberapa elemen pendukung Megawati
Pelaksanaan di lapangan Rencana aksi aliansi pendukung Megawati, dengan beberapa pertimbangan tidak jadi dilaksanakan, berhubung teman teman mencium indikasi adanya operasi politik pendiskreditan obyek sasaran

dilapangan untuk mengesankan konggres menjadi KEOS,

GUGATAN CLASS ACTION TERHADAP PEMERINTAHAN SBY
PN Jakarta Pusat, April 2005
Tema Class Action Tujuan Menggugat pemerintah SBY- JK yang telah menaikan harga BBM
Target Memenangkan kasus gugatan Kelompok SDI, koalisi tolak kenaikan BBM
Agenda • Sidang gugatan • aksi orasi di PN Jakpus
• berkampanye melalui media massa
Pelaksanaan di lapangan koalisi tolak kenaikan BBM
Tgl 14 April 2005, bersama dengan organisasi lain melakukan gugatan class action soal Kenaikan BBM terhadap pemerintahan SBY-Kalla di PN Jakarta Pusat. Sebelum sidang dimulai, terlebih dahulu dilakukan aksi orasi dari berbagai elemen yang juga iikuti oleh Rieke Dyah P.
Evaluasi Sudah dilakukan Penanggung jawab
Tim Pengacara dari berbagai lembaga, yang dimotori oleh Habiburahman SH dari Serikat Pengacara Rakyat (SPR)
Catatan: Sidang lanjutan akan dilangsungkan pada tgl 28 April 2005, Pk. 11.00 WIB.

GERAKAN TOLAK PEMISKINAN PEREMPUAN
TOLAK RUU APP LBH Menteng tgl 06 Februari 2006
Tema Tolak Pemiskinan Perempuan
Tujuan Menolak pemiskinan perempuan akibat diskriminasi perundang undangan
Target Pencerahan Kelompok SDI dan aktivis Gerakan tolak Pemiskinan Perempuan
Agenda Aksi selebaran diskusi konfrensi Pers
Pelaksanaan di lapangan Gabungan elemen tolak ruu app

AKSI TOLAK RUU APP
HIMBAUAN KEPADA FRAKSI FRAKSI DPR RI
Senayan Jakarta tgl 11 februari 2006
Tema Tolak RUU APP, Mengingkari Keragaman
Tujuan Menggugat anggota DPR RI, agar kembali kepada
komitmen persatuan dan kemajemukan NKRI
Target Penyadaran kepada seluruh anggota DPR RI agar menghentikan pembahasan RUU
yang tidak berpihak kepada Konstitusi Kelompok DPP SDI dan Aliansi Tolak APP
KALYANA MITRA, LBH, KOMNAS PEREMPUAN, LBH APIK, POKJA MAHARDIKA dll
Agenda Temu wicara Hearing dengan Pansus RUU APP
Pembacaan statemen Konfrensi pers Pelaksanaan di Gedung DPR

PENGADUAN KEPADA FRAKSI PDIP DPR RI
LANTAI 6 RUANG PENGADUAN FPDIP
Jakarta 14 februari
Tema Pengaduan atas rumusan ruu app
Tujuan Memberikan support kepada FPDIP agar menolak rumusan RUU APP
yang mengebiri Pancasila dan kebebasan bersekspressi
Target Penolakan RUU APP
Kelompok Aliansi tolak ruu app, SDI, INSTITUE UNGU, ARUS PELANGI, LBH APIK, LBH JAKARTA, PEREMPUAN MAHARDIKA, JURNAL PEREMPUAN, KOALISI PEREMPUAN, ARUS PELANGI, KOMNAS PEREMPUAN, SEKAR.
Agenda • diskusi • pengaduan Pelaksanaan di lapangan
Aliansi diterima oleh anggota FPDIP DPR RI, afridel jinu, sukmadewi djakse, deddy sutomo, eva sundari, ending karman, dan ketua pansus agung supomo.

SDI DAN RAKYAT BALI MENOLAK RUU APP
LAPANGAN PUPUTAN RENON, DENPASAR BALI
02 dan 03 maret 2006
Tema : RUU APP MENODAI KERAGAMAN BUDAYA
Tujuan Sosialisasi ruu app di masyarakat Bali
Target Penolakan bersama seluruh elemen rakyat bali,
dan hasil pertemuan akan dibawa ke Jakarta.
Kelompok Srikandi Demokrasi Indonesia wilayah Bali,
Ngurah harta dari LSM hati bening, Cok Sawitri dkk seniman bali
Agenda • menyerahkan statemen ke dprd bali
• ORASI ngurah harta dan dewi djakse
• Aksi selebaran, brosur, dan stiker • Gelar budaya • Pesta seni
Pelaksanaan di lapangan Membuat panggung rakyat di lapangan renon denpasar
dan gelar budaya bali, penyebaran brosur, liflet, stiker dan penanda tanganan deklarasi.

KARNAFAL BUDAYA INDONESIA
BUNDERAN HI JAKARTA
22 APRIL 2006
Tema KARNAFAL BUDAYA, NO ZERO CULTURE

Tujuan Sosialisasi kepada masyarakat, ttg bahayanya ruu app yang akan memberangus seni dan budaya bangsa, dan mengingkari keragaman, menenggelamkan kebebasan berekspressi dan menghianati Pancasila Target Penolakan bersama elemen masyarakat terhadap ruu app
Kelompok DPP SDI, ALIANSI BHINNEKA TUNGGAL IKA, GUS DUR, GUSTI HEMAS, RATNA SARUMPAET, FRANGKI SAHILATUA, RIEKE ONENG, OLGA LIDIA, NADINE, INUL DARATISTA, SINTA NURIAH, PEMUDA DAYAK, PEMUDA KAWANUA, JARINGAN ISLAM LIBERAL, PGI, ALIANSI BERAGAMA, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, UNIV ATMAJAYA, UKI

Agenda Karnafal bersama dan konvoi kebudayaan dari monas, thamrin dan berkumpul di Bunderan HI.ORASI dan kesenian, membagi selebaran ttg bahaya ruu app, brosur, liflet dan stiker ragam budaya, ruu app zero culture. Pelaksanaan di lapangan Berjalan lancar dan sukses melibatkan partisipasi masyarakat yang bergabung dan aksi bersama .

PAWAI BUDAYA SRIKANDI DEMOKRASI
Jakarta 25 APRIL 2006
Tema PAWAI BUDAYA
Tujuan Melestarikan budaya bangsa
Target Pencerahan terhadap bahaya ruu app yang akan
memasung demokrasi dibawah Pancasila.
Kelompok Srikandi demokrasi pusat dan Front perjuangan nasionalis
Agenda Pawai bersama seniman ketoprak budaya ”Srimulat”
Membagi brosur dan stiker tolak pornografi dan tolak UU Porno
Pelaksanaan di lapangan Cukup meriah dan berjalan sesuai agenda
Konsumsi tidak merata Evaluasi Sudah dilakukan
Penanggung jawab Ndaru dkk

LAUNCHING BUKU ‘RUU APP BUKAN TIKET KE SURGA”
Karya Sukmadewi Djakse
GD NUSANTARA II DPR RI, PLAZA MANDIRI
TGL 19 JULI 2006
Tema ‘RUU APP BUKAN TIKET KE SURGA”
Tujuan Menjawab pertanyaan thdp latar belakang penolakan ruu app,
khususnya anggota pansus ruu app dari fpdip dewi djakse
Target Ruu app agar ditunda dan saat ini dihentikan pembahasannya
Kelompok SDI, KALYANAMITRA , ALIANSI TOLAK RUU APP, DLL
Agenda • Seminar • Diskusi• Pembagian buku dan sounenir.• Pembacaan puisi
dan gitar oleh Digo OI Seminar dibuka oleh wkl ketua DPR bapak Sutardjo
Sebagai pembahas buku ruu app bukan tiket ke surga adalah prof Tamburaka dari FPG, Maria Ulfa dari Fatayat NU, Tri Utami ketua SDI dengan moderator sdr Nuraini dan Guntur Romli
Hadir sebagai peserta adalah anggota DPR, Staf, Masyarakat, Front Hisbullah, dkk, meski riuh rendah dengan perdebatan mereka yg pro thdp ruu app, namun berjalan dengan tertib, dan ditutup dengan penulis buku yang mengatakan seyogyanya pro dan kontra thdp ruu app berjalan dengan diplomatis, dan tidak anarkis yaitu buku lawan buku .

08.03.2007
HUT SDI Ke II
Tema SUPERSEMAR SUPERMISKIN
Solidaritas perempuan miskin
hadir 1000 perempuan miskin
Program aksi bagi sembako sekaligus kampanye singkong hygenis
Pelaksana lapangan : SDI DKI
Orasi Tri Utami, Dewi Djakse, Elen, Nurhayati dll
Humas kawan kawan Pena ,Musik jalanan Digo dkk
Laporan aksi dimuat detik com ,kompas , Tempo, suara pembaruan dll
Metro TV, RCTI, SCTV, Iindosiar, ANTV, TV 7 , TRANS TV dll

13.04.2007
Tema program aksi pengobatan grats di Tugu Proklamasi Jakarta
Dengan 1000 Pasien perempuan, 100 tenaga medis, dan 10 artis
Pelaksana SDI DKI penanggung jawab Ita Nurhayati
Sekaligus Deklarasi SDI jakarta deserta artis artis diantaranya
Pretty asmara, Edis Adelia,, Dewinta bahar,, Ane j koto, vive v
Jane Sahlimar dkk, Acara cukup sukses dan meriah.

21.05.2007
Tema Seminar 9 tahun Reformasi
Tempat lobby gedung DPR RI gatot subroto
Pembicara Fajrul Rahman, Budiman S, Hilman Farid, Gadis Arivia
Sinai blegur, Nuraini SDI, waluyo jati, dll
Pelaksana PENA 98 dan Ade SDI
Acara Pameran 1000 foto korban Reformasi 98, Korban Lapindo
Dan pemutaran film, refleksi 9 tahun reformasi
Acara berjalan dengan meriah oleh para aktivis, Namur disayangkan
Anggota DPR yang hadir hanya terbatas, padahal kami perlu mengingatkan
Bahwa tugas DPR membuka tabir hitam reformasi 98 belum selesai.
Bagi bagi brosur, liflet dan penjualan CD

08.03.2008
HUT SDI KE III
Tema Turunkan Harga Susu dan Sembako
Tempat Bunderan HI
Pelaksana di lapangan SDI DKI
Diisi oleh pembagian 1000 nasi kunimg kepada Rakyat, Polisi dan Wartawan
Tetap semangat meski hujan rintik rintik
Orasi Titik Qadarsih, SDI Bali, SDI NTB, SDI Banten,SDI Jawa Barat dan SDI Bekasi
SDI Depok , bagi bagi pers release ...

DEMONSTRASI & PEMERINTAH YANG BERADAB

2008-06-07T21:08:00.000-07:00

by toto sugiarto on Fri, 06/06/2008 - 10:05

Menyikapi aksi demonstrasi yang marak dilakukan mahasiswa pasca kenaikan harga BBM, Juru bicara kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan (Kompas, 27/5) bahwa meskipun menganggap demonstrasi sebagai hak dan bunga demokrasi, Presiden berpendapat dialog lebih beradab daripada demonstrasi. Mengingat posisinya, perkataan tersebut tentu bukan pemikiran Andi Mallarangeng sendiri melainkan buah pemikiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Pola pikir seperti itu mencerminkan kedangkalan berpikir. Pola pikir infantil yang selalu menganggap yang lain salah seraya menempatkan diri sebagai pihak yang lebih baik, lebih memahami, dan lebih beradab dari yang lain.

Kurang Beradabkah Demonstrasi?
Demonstrasi adalah penjebol benteng kekuasaan yang bergaya otoritarian, yaitu kekuasaan yang abai terhadap kepentingan rakyatnya. Demonstrasi muncul ketika suara yang berbeda dari kebijakan pemerintah tidak didengar. Demonstrasi adalah bentuk terakhir dan paling radikal dari suatu proses dialog antara penguasa dan yang dikuasai.Ketika wakil rakyat tidak lagi menjadi saluran aspirasi, ketika pemerintah terpaku dalam perhitungan-perhitungan yang menguntungkan dirinya sendiri, turun ke jalan adalah pilihan yang layak diambil. Demo adalah bentuk dialog dengan “dia” yang buta, tuli, bisu. Buta terhadap kesulitan dan kesengsaraan rakyat, tuli terhadap jerit tangis si miskin dan anak gizi buruk, dan bisu karena tidak lagi menjalankan tugas sebagai saluran kepentingan para pemilih.

Demonstrasi juga merupakan dialog dengan masa lalu. Dalam kasus demo menolak kenaikan harga BBM, para demonstran “berdialog” dengan kebijakan pengurangan subsidi pada Oktober 2005. Apa yang terjadi setelah pengurangan subsidi ketika itu? Pemerintah menjadi kaya raya. Pemerintah begitu sehatnya sehingga pernah terlontar bahwa cadangan devisa negara mencapai level tertinggi.

Namun apa yang dilakukan pemerintah setelah itu? Apakah pemerintah menggenjot pembangunan? Kenyataannya, infrastruktur semakin buruk, lapangan kerja menyempit, kualitas pendidikan dan kesehatan terus menurun dan kehidupan rakyat tidak beranjak dari kesulitan ekonomi. Yang dilakukan pemerintah ketika menjadi kaya dengan uang hasil pengurangan subsidi adalah menaikan gaji anggota DPR dan DPRD, menaikan gaji para pejabat pemerintah sendiri, dan mengadakan berbagai fasilitas mewah bagi para pejabat. Pemerintah berpesta dengan uang hasil mengencangkan ikat pinggang rakyat.

Jika demikian, pemikiran yang bernada merendahkan aksi-aksi demonstrasi dengan mengatakan bahwa dialog lebih beradab daripada demonstrasi adalah ngawur. Pemikiran yang datang dari pihak yang tidak mampu melihat letak demonstrasi dalam konsepsi dialog. Pemikiran dangkal seperti itu justru kurang beradab dan datang dari pihak yang tidak mampu melaksanakan mekanisme demokrasi yang sesungguhnya.

Pemikiran seperti itu datang dari pihak yang biasanya hanya “mematung diri di depan cermin”, seakan-akan sedang berdialog dengan rakyat yang berdiri di depannya. Setelah itu pergi ke ruang publik dan mengatakan bahwa dirinya selalu terbuka untuk dialog. Padahal ia hanya terbuka bagi dialog dengan “dirinya sendiri”, misalnya dalam sidang-sidang kabinet yang memakan waktu berjam-jam tanpa hasil yang baik bagi rakyat dan negara.

Penanda adanya Penyakit
Demonstrasi bukan bunga demokrasi, melainkan bau amis nanah yang muncul akibat pertahanan tubuh yang kalah terhadap serangan penyakit, penyakit minim kreativitas dan malas. Dalam kehidupan bernegara yang beradab, demonstrasi dan pemogokan merupakan penanda adanya penyakit demokrasi. Kalau saja mau berpikir dan berdialog, pemerintah tidak perlu mencabut subsidi. Pemerintah hanya perlu menagih kembali subsidi kepada kalangan yang tidak layak mendapatkannya, misalnya kepada pemilik mobil pribadi. Pemerintah bisa menetapkan aturan bahwa pemilik mobil pribadi perlu membayar dana pengembalian subsidi. Besarannya tentu bisa ditentukan. Chatib Basri, beberapa hari lalu pernah menentukan besar subsidi yang dinikmati para pemilik mobil pribadi, yaitu sebesar kira-kira Rp 1,2 juta per bulan atau sekitar Rp. 14,4 juta per tahun. Kewajiban membayar dana pengembalian subsidi ini akan menguntungkan pemerintah, adil terhadap rakyat, dan baik sebagai program pemecahan masalah kemacetan akibat terlalu banyaknya mobil pribadi.

Dengan demikian, pemerintah tetap mendapat tambahan dana, pulahan juta UKM tidak akan sekarat, dan perekonomian rakyat tidak akan memburuk. Mekanisme ini tentu lebih sederhana, lebih adil dan lebih tepat sasaran dibanding dengan membagi-bagikan dana lewat program BLT. Gagasan seperti itu tentu sudah banyak yang melontarkan. Namun karena pemerintah tidak mau mendengar dan berdialog, gagasan yang baik itu berakhir di tempat sampah. Demokrasi terganggu oleh keenggaran pemerintah berdialog dengan rakyat.

Sinyal Perlunya pengawasan
Dengan demikian, Demonstrasi adalah cermin bening terganggunya mekanisme demokrasi. Demonstrasi juga merupakan sinyal perlunya pengawasan dan sikap kritis terhadap penggunaan dana negara hasil pengurangan subsidi. Di Tahun 2005, pemerintah telah terbukti menggunakan dana negara hasil pengurangan subsidi dengan tidak semestinya. Hasilnya, mayoritas APBN dialokasikan untuk pengeluaran rutin, ditambah dengan kebocoran yang bisa mencapai angka 30 persen APBN. Jika uang negara kembali dihambur-hamburkan untuk berpesta, memperkaya diri, atau menjadikannya sebagai modal pelanggengan kekuasaan, demonstrasi perlu dimaknai sebagai sinyal bahwa rotasi kekuasaan tidak lagi terhindarkan. Jika demikian, gedung wakil rakyat nantinya harus terisi oleh mayoritas muka baru, dan kalau perlu mayoritas partai baru. Republik juga memerlukan presiden dan jajaran kabinet dengan muka dan mindset baru.
Ketika itu yang terjadi demonstrasi adalah sinyal perubahan. Perubahan ke arah kehidupan bernegara yang penuh harapan. Kala itu, demonstrasi adalah sinyal perubahan terhadap pemerintah yang korup, narsis, egois, dan kurang beradab.